Search
Senin 23 Oktober 2017
  • :
  • :
telegram-menkominfo

Antiklimaks, Kementerian Kominfo Akhirnya Buka Kembali Akses Aplikasi Telegram

MAJALAH ICt – Jakarta. Kementerian Kominfo membuka kembali akses aplikasi web Telegram pada hari Kamis (10/08/2017) pukul 10.46 wib. Sebelumnya, akses layanan percakapan instan Telegram resm diblokir mulai Jumat (14/07/2017) dengan pertimbangan dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme dan konten negatif lainnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis mengatakan saat ini Telegram sudah menyediakan prosedur untuk penapisan konten negatif sehingga dapat dibuka kembali aksesnya. “Kementerian sudah diberi jalur khusus ke konten negatif radikalisme dan terorisme jadi masyarakat bisa kembali memanfaatkan Telegram,” katanya.

Menteri Rudiantara menyatkaan Kementerian Kominfo dan Telegram telah menyepakati sejumlah hal sebagai syarat pembukaan blokir. Pertama, tentang penunjukan perwakilan Telegram untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Kedua, pembuatan software internal Telegram untuk memfilter konten, khususnya mengenai terorisme dan radikalisme. ” Dan ketiga, pembuatan prosedur standar pengoperasian (SOP) untuk tindak lanjut penanganan konten negatif,” paparnya.

Lebih lanjut Menteri Kominfo menegaskan bahwa Kementerian Kominfo selalu melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal menangani koten radikalisme ataupun terorisme. “Untuk konten radikalisme, kami bekerja sama dengan lembaga atau kementerian yang berkompeten khususnya BNPT dan Polri,”  tandasnya.

Sebelum pembukaan, Kementerian Kominfo terlihat sangat sangar. Kominfo pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan. Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Baca Laporan Khusus: Ada Apa dengan Telegram?

 




Tinggalkan Balasan