Search
Rabu 24 Juli 2019
  • :
  • :

APJII: Ada yang Ingin Memperkeruh Industri Penyedia Jasa Internet

MAJALAH ICT – Jakarta. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai bahwa ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana industri internet Indonesia, khusus penyediaan jasa internet (ISP). HAl itu dikemukakan Ketua Umum APJII Semuel Pangerapan.

Pernyataan Sammy, demikian biasa dia dipanggil, ini menyusul adanya laporan LSM Realisasi Implementasi Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (LSM RIP-KKN) yang menyatakan bahwa 16 perusahaan ISP (Internet Service Provider) melakukan korupsi dan merugikan negara.

"Mereka ingin memperkeruh industri internet khususnya ISP yang telah berbuat banyak bagi masyarakat agar melek internet dan menyumbang pertumbuhan ekonomi negara," tegas Sammy. Menurut Sammy, upaya yang dilaukan LSM RIP-KKN terilhami oleh kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi oleh Indosat-IM2 oleh LSM KTI. 

Dalam pandangan APJII, kata Sammy, ini merupakan upaya terstruktur kriminalisasi industri Internet dan seluler di Indonesia. "Hal ini kian subur karena terkesan difasilitasi oleh Kejaksaan Agung. Sebab, tudingan LSM-LSM itu menurut kami mengada-ada," cetus Sammy. Ditambahkannya, APJII meminta agar Kejagung selektif dalam menerima pengaduan-pengaduan LSM yang memiliki motif yang tidak baik untuk menghancurkan industri Internet dan telekomunikasi Indonesia. 

 

Sebagaimana diberitakan, 5 operator telepon seluler dan 16 perusahaan Internet Service Provider (IVP), dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Senin (18/2).

Kelima operator itu, yakni Telkomsel Flash dengan Frekuensi 3G, XL Axiata dengan Frekuensi 3G, Indosat 3G dan Bakrie Telekom (FWA) dengan mempergunakan Fixed Wireless Access.

Sedangkan 16 ISP, yakni, Indonet, IM2, AT&T LSP, Sistelindo, BizNet, CBN, Central Online, Centrin Online, IPNet, Jalawave, Radnet, Cepatnet/Moratel, Quasar, Andalas Internet dan Lintasarta –Anak Perusahaan Indosat.
Laporan itu terkait dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi yang telah berlangsung sejak 2004 sampai sekarang, hingga merugikan keuangan negara Rp 16,8 triliun.

Pelapor adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Realisasi Implementasi Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (LSM RIP~KKN) mendatangi Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Kuasa hukum pelapor, Rolas Budiman Sitinjak, menyatakan laporan tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi, dengan bermodus Perjanjian kerja Sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan dengan tidak membayarkan Biaya Hak Penggunaan (BHP) kepada negara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

"Atau dengan kata lain bahwa setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menggunakan frekwensi yang biasanya dilakukan oleh Internet Service Provider (ISP) wajib membayar BHP kepada Negara," katanya kepada Majalah ICT.

Jika tidak melakukan pembayaran maka telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan, kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan hitungan dari beberapa bahan yang kami dapatkan antara lain White paper BHP Pita Frekuensi Ditjen Postel pada 2009 untuk FWA (Fiexed Wireless Access) dan perhitungan Pemenang 3G untuk Operator GSM sebanyak Rp 320 miliar per tahun.

"Kami memohon agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Pidana Khusus menanggapi dan menindak lanjuti laporan kami sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia," katanya menjelaskan.

Presiden LSM RIP~KKN, Feriyanto menyatakan kasus kelima operator itu sama dengan kasus yang menimpa Indosat dan IM2 terkait dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G PT Indosat Mega Media (IM2) yang merugikan keuangan negara Rp 1,3 triliun berdasarkan hasil audit BPKP.

"Jadi Kejagung jangan hanya mengenakan pada Indosat saja, tapi harus mengenakan juga kepada lima operator dan 16 ISP lainnya," katanya.(ap)

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *