Search
Jumat 6 Desember 2019
  • :
  • :

Dalam Kasus IM2, Jaksa Curigai Menkominfo dan Tidak Pakai UU Telekomunikasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Dalam Sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G antara Indosat dengan anak usahanya, Indosat Mega Media (IM2) yang digelar hari ini, Jaksa mencurigai bahwa MenKominfo perlu diklarifikasi. Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap nota keberatan (eksepsi) tim penasihat hukum.

Dalam tanggapannya, JPU menegaskan bahwa dakwaannya sudah benar dan tidak mengubah ataupun membuat surat dakwaan menjadi cermat, jelas, dan lengkap. Selain itu, JPU juga tidak merespon tentang mengapa langsung kepada perundangan tipikor, tidak menggunakan aturan "lex spesialis" perundangan telekomunikasi No. 36/1999. 

Menanggapi tanggapan JPU, Luhut Pangaribuan pengacara Indar Atmanto usai  sidang  mengatakan bahwa JPU tidak memahami telekomunikasi. "Mereka tetap tidak tahu bedanya jaringan dan frekuensi. Padahal kalau ada jaringan itu tidak bisa dipisahkan dengan frekuensinya, karena tidak akan ada jaringan kalau tidak ada frekuensi, tidak ada frekuensi kalau tidak ada jaringan," jelas Luhut. Ditambahkan Luhut, IM2 itu jelas-jelas adalah ISP internet service provider.

Luhut juga mempertanyakan soal korupsi yang kerap diungkap JPU. "Soal korupsi, jaksa bilang tidak membicarakan undang-undang telekomunikasi, nggak membicarakan soal BHP, mereka bicarakan korupsi. Lha yang diatur dalam undang-undang telekomunikasi itu adalah yang menggunakan frekuensi yang menggunakan jaringan  harus bayar BHP (Biaya Hak Pemakaian)  nah kalau itu tidak dibayar, maka jadi pendapatan Negara bukan pajak, jadi membacanya adalah undang-undang telekomunikasi plus undang-undang tentang penerimaan Negara bukan pajak,” sesal Ruhut.

Karena itu, menurut Luhut, perkara yang diajukan dalam persidangan ini adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Surat Dakwaan tidak memberikan uraian cermat, jelas, dan lengkap atas tindak pidana yang didakwakan.

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *