Search
Senin 23 Oktober 2017
  • :
  • :
meutya-hafid

DPR: Putusan PTUN Terkait Larangan Iklan Politik Mencederai Kewenangan KPI

MAJALAH ICT – Jakarta. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara terkait pembatalan larangan iklan politik di luar masa kampanye dinilai mencederai kewenangan yang dmiliki Komisi Penyiaran Indonesia. Hal itu karena KPI merupakan lembaga pengawas penyiaran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Meutya menyesalkan keputusan yang ditetapkan PTUN dengan  mengabulkan gugatan terhadap surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017. “Ini memberikan preseden buruk bagi penegakan aturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang dibuat oleh KPI,” katanya Meutya.

Menurut mantan presenter Metro tV ini, keputusan PTUN yang meminta KPI mengeluarkan surat edaran lintas sektor, yaitu dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, merupakan poin yang aneh. Sebab menurutnya, adalah tugas dan fungsi KPI untuk mengawasi dan penyelenggara pemilu pun tidak bisa menindak isi siaran yang dianggap melanggar P3SPS.

“Bagaimana mungkin KPI yang mempunyai wewenang mengawasi televisi, harus berkoordinasi dengan lembaga negara lain sebelum membuat keputusan? Iklan politik yang diputar secara masif dan berulang-ulang di luar masa kampanye merupakan bentuk pelanggaran. Iklan di televisi harus menguntungkan publik dan negara yang mendapat manfaat dari frekuensi yang disewakan kepada lembaga penyiaran,” ” kata politisi Golkar ini.

 

 




Tinggalkan Balasan