Search
Minggu 16 Juni 2019
  • :
  • :

E-Commerce dan Transportasi Online Dikenakan Pajak Mulai 1 April

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Beleid ini akan berlaku bagi pelaku e-commerce dan transportasi online. Aturan baru ini akan berlaku efektf mulai 1 April 2019.

Disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Menurutnya, pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 tersebut semata-mata terkait tata cara dan prosedur pengenaan pajak untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce. Aturan baru ini  diharapkan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.

Dijelaskannya, pengaturan pajak dalam PMK-210 terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace maka harus memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform. Apabila belum memiliki NPWP, pelaku usaha dapat memilih untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. Kemudian, kewajiban penyedia platform marketplace adalah memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. Ketiga, bagi e-commerce di luar Platform marketplace adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aturan baru ini ditegaskan bahwa penyedia platform marketplace juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Selain perusahaan-perusahaan e-commerce, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace. Di indonesia ada dua pemain utama transportasi online, yaitu Go-Jek dan Grab.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *