Search
Jumat 19 Oktober 2018
  • :
  • :
hpn-2019

Hari Pers Nasional 2019 Jadi Ajang Penguatan Ekonomi Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019 mendatang menjadi momentum penguatan peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Acara Launching Hari Pers Nasional 2019 di Auditorium TVRI, Jakarta

Hari Pers Nasional 2019 akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Tema peringatan yang diambil tahun depan  “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Menurut Rudiantara pemilihan tema itu sejalan dengan program pemerintah dalam menunjang ekonomi. “Fokusnya adalah kepada bagaimana kita senantiasa mengentaskan sektor UKM, sektor kerakyatan tapi memanfaatkan digital karena kita tidak bisa menghalangi yang namanya digital ini,” ungkapnya.

Pemilihan Jatim sebagai tuan rumah pelaksanaan HPN 2019, menurut Menteri Kominfo sangat tepat. Pasalnya, Jatim adalah salah satu provinsi di Indonesia yang konsisten tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan domestik regional bruto Jatim pada kuartal kedua tahun 2018 mencapai 5,57%. Angka itu lebih tinggi 5,27% di atas pertumbuhan nasional Indonesia.

“Harapan saya, HPN tahun depan bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kepada daerah lain, bagaimana caranya Jatim yang konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terlebih Jatim merupakan salah satu sentra UKM terbesar Indonesia,” jelasnya.

Menurut Rudiantara, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur memang sangat baik bahkan di atas rata-rata dan paling stabil setiap tahunnya dan memang era digital memudahkan segalanya sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

“Dengan teknologi digital, langsung ada interaksi dengan pembeli. Atau kita bisa lihat, sebelumnya ojek hanya sedikit dan hanya menunggu di pangkalan, survei terbaru dari Universitas Indonesia, ojek online justru memudahkan siapa saja, termasuk jumlah pengojek dan ini membuka banyak lapangan pekerjaan. Secara penghasilan juga jauh lebih baik,” ungkapnya.

Menteri Rudiantara menjelaskan dinamika ekonomi yang ditopang oleh digitalisasi. Ia menyontohkan GoJek yang sekitar 8 tahun lalu hanya didukung 50-an mitra driver sekarang sudah lebih dari sejuta orang mitra. Ilustrasi ekonomi kerakyatan disampaikan melalui platform Go-Food yang memungkinkan pelaku UMKM untuk langsung memasarkan dari dapur kepada konsumennya.

“Dulu, awal-awalnya Go-Food ya, UKM itu sebetulnya memasak dari dapur kemudian dikirim ke konsumennya yang tadinyacuma Rp 5.000 sekarang menjadi Rp 125.000. Itu semua berkat digital. Jadi pemerintah meyakini bahwa dengan digital ini, dengan didorongnya ekonomi digital itu akan menungkatkan kesempatan lapangan pekerjaan, khususnya untuk mendorong UKM. Dengan kita masuk ke digital kepada ekonomi kerakyatan, bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Digital itu tidak menghapus lapangan pekerjaan tetapi justru meningkatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menunjukkan sharing economy menjadi peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan. “Ada 180 juta orang Indonesia minimal memiliki satu ponsel, tetapi tidak lebih dari 100 juta orang yang memiiki ekonomi di Bank.  Di sini mungkin beruntung punya rekening di Bank, tetapi di daerah lain punya ponsel tapi tidak punya rekening di Bank. “Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses keuangan? Nah, ini yang menjadi target-target kita bersama, khususnya di Jawa Timur yang populasinya banyak,” paparnya.

Genjot  Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

Perihal tema yang diusung pada perhelatan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2019, Pj. Gubernur Jatim Soekarwo  mengungkapkan kesepakata dan keyakinannya akan penerapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital. Ia menyontohkan banyak peluang produk UKM yang berbasis rumah tangga dapat dipesan langsung oleh konsumen. “Home industry dapat langsung berhubungan dengan pembeli dengan sistim digital. Ini semakin memudahkan pemasaran produk-produk lokal,” katanya.

Soekarwo menunjukkan keberadaan pers di Jatm sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor usaha kecil dan menengah, terutama dalam menghadapi kemajuan zaman dan arus digitalisasi yang sangat pesat. Dari sisi pemerintah, menurutnya melalui kritik yang tajam dari pers, Pemerintah Jatim dapat bekerja dengan baik untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis digital yang selama ini dicita-citakannya.

“Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah. Di era serba digital ini, pemberitaan dari pers terkait daya saing UKM sangat diperhatikan. Sehingga kami akhirnya dapat berupaya dengan baik merumuskan kebijakan bagi sektor tersebut,” ujarnya.

Soekarwo mengapresiasi kehadiran sejumlah media massa di Jatim yang turut menyajikan informasi penting terkait ekonomi kerakyatan. Salah contohnya. dengan menampilkan data terbaru harga dan pasokan bahan pakan ternak di pasar.  Upaya itu disebutnya sangat mempermudah para peternak dan pebisnis di sektor  peternakan untuk mendapatkan informasi penting terkait dengan bisnisnya secara realtime dan ia mengingatkan kepada para pelaku pers untuk tidak tenggelam dalam euforia kebebasan informasi di era digital.

“Harapan saya kepada insan pers agar tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dalam memberitakan sebuah isu, dan tidak terjebak dalam berita-berita palsu atau hoaks. Saya percaya, media yang kredibel akan menyajikan berita berkualitas yang berbasis fakta dan data. Hal itu penting bagi kami baik masyarakat maupun pemerintah selaku pembaca,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyebutkan tema yang diusung dalam HPN 2019 mendatang, akan menjadi ajang evaluasi bagi insan pers untuk terus berbenah di era digital saat ini. Yosep berharap, dengan makin terbukanya akses untuk mengunggah informasi ke publik, tidak dijadikan kesempatan bagi pekerja pers abal-abal untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengunggah informasi yang tak kredibel.

“HPN 2019 akan menjadi momentum bagi kita para pelaku pers nasional untuk meningkatkan pembenahan media massa. Jangan sampai pula kita hanya memanfaatkan kue iklan yang ada, terutama dari pemerintahan, sehingga kita lalu lupa untuk memberikan kritik yang membangun ke pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono menantang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kominfo untuk menjadikan HPN 2018 sebagai ajang deklarasi peta jalan ekonomi kerakyatan yang berbasis digital. “Hal ini penting, supaya HPN 2019 nanti bisa memunculkan langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan apa itu ekonomi kerakyatan berbasis digital,” kata Margiono. 

 




Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *