MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan berpihak kepada penyedia bisnis digital lokal atau yang secara internasional dikenal dengan OTT (over the top). Perkembangan ekonomi digital harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi dalam Diskusi Darurat Serbuan OTT Asing yang diselenggarakan MNC Trijaya Network 104,6 FM di Warung Daun Sabtu, awal Februari 2018.
Menurut Heru, di dunia ini terjadi perubahan ekonomi yang awalnya industri menjadi ekonomi digital. “Kita harus mengikuti perkembangan ini. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih di kisaran 5 persen. Jika pemerintah mau mengelola ekonomi digital dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi bisa naik antara 1-1,5 persen. Indonesia, memiliki pengguna internet sebanyak 150 juta orang dan orang Indonesia menyukai hal-hal baru,” katanya.
Ditambahkannya, saat ini, banyak OTT asing yang mendominasi pasar Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia mempunyai fundametal digital yang cukup bagus dan dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi digital selanjutnya. “Indonesia jangan hanya dijadikan pasar. Perkembangan ekonomi digital asing harus dimanfaatkan untuk menjadi acuan,” kata dia.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang juga CEO Blanja.com Aulia E Martino mengatakan, pesatnya perkembangan ekonomi digital tidak dibarengi dengan peningkatan investasi yang kuat dari perusahaan lokal. Perusahaan asing justru terlibat lebih jauh menanamkan modalnya di perusahaan penyedia OTT lokal.
Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada porsi produk lokal, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di platform marketplace yang hanya 6-7 persen. “Jangan sampai momen ini membuat lokal kita tertinggal jauh. Karena ini kecepatannya tidak sama dengan industri konvensional. Intinya, bagaimana cara meningkatkan produk Indonesia ke seluruh dunia,” imbuhnya.
Di Indonesia sendiri, diakui sudah banyak perusahaan asing berdiri dalam basis digital. Namun, kehadiran mereka menurut Aulia masih sebatas di permukaan. “Ini momen asing boleh ada di sini, tapi mereka juga belum agresif. Perusahaan asing ini sudah masuk pun, kita mau enggak mau harus merasakan sebuah kompetisi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah telah berupaya agar produk lokal atau nasional tersebut bisa bersaing dengan produk impor. Di Indonesia sendiri, orang yang melakukan transaksi online baru 28 juta pengguna. “Kita punya program yang mendorong pelaku lokal yang namanya 1.000 start up yang bisa memberi layanan bisnis dan bisa melayani masyarakat. Kalau dari policy-nya (kebijakan) sudah sangat terbuka,” ucapnya.
