Search
Senin 12 April 2021
  • :
  • :

Kejaksaan Agung Kembali Periksa Mantan Petinggi Indosat dan IM2

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan jaringan frekuensi 3G oleh PT Indosat dan PT Indosat Mega Media (IM2) terus berjalan di Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka yakni mantan Dirut PT IM2 Indar Atmanto, mantan Presdir PT Indosat Johnny Swandi Sjam, serta PT Indosat, dan IM2 selaku korporasi.

Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, pihaknya telah juga memeriksa Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT IM2 Mohammad Amin, dan mantan Dirut PT Indosat. Pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan untuk mengetahui latar belakang perjanjian antara PT Indosat dengan PT IM2 dalam menggunakan jaringan frekuensi milik PT Indosat.

Menurut Setia, pemeriksaan intinya menyangkut tugas dan pekerjaan saksi-saksi terkait tugas keduanya pada masing-masing perusahaan. "Pemerisaan terkait dengan tugas dan pekerjaan saksi saat melakukan perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2, termasuk latar belakang perjanjian," kata Setia.

Sementara itu, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi oleh IM2 dan Indosat, hari ini sidang menghadirkan M. Rahmat Widayana, Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai saksi.

Dari keterangan Rahmat, dijelaskan bahwa Indosat dan IM2 tidak menggunakan frekuensi bersama. Sebab, tidak mungkin ada penggunaan frekuensi bersama dalam waktu dan lokasi yang sama. "Bila ada penggunaan frekuensi bersama, maka kanal frekuensi tersebut akan tidak berfungsi," katanya.

Di persidangan, Rahmat juga menegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai regulasi. "Indosat sebagai penyelenggara jaringan menyewakan jaringan ke penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam hal ini IM2. Hal itu telah sesuai regulasi, dan memang begitu aturan dalam Undang-Undang Telekomunikasi," jelasnya.

Ditambahkan pula, BHP Indosat selalu dibayar tepat waktu per tahun. "Sebab bila telat kena denda 2 persen per bulan. Bila ingkar bayar, maka akan terkena sanksi administratif sesuai Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang akan berlaku," kata Rahmat.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *