Search
Rabu 16 Januari 2019
  • :
  • :

Kementerian Kominfo akan Ubah Kembali Aturan TV Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengubah kembali aturan mengenai televisi digital. Perubahan tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Perubahan ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo yang baru selesai pada awal Desember tahun 2018.

Disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Rancangan Peraturan Menteri ini menggabungkan 5 (lima) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu PM Kominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 -694 MHz, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air), PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII, dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial, PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 -694 MHz dan PM Kominfo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Teresterial.

“Mengingat banyak perubahan substansi dalam RPM, serta untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Masterplan Frekuensi Radio Televisi Siaran Digital Terestrial. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dapat disampaikan melalui email muht005@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, benn002@kominfo.go.id, asti005@kominfo.go.id, dan aria001@kominfo.go.id dari tanggal 3 s.d. 8 Januari 2019,” jelas Ferdinandus.

Adapun perubahan substansi yang dimaksud antara lain:

NO SUBSTANSI YANG DIUBAH PM EKSISTING RPM
1. Basis teknologi DVB DVB-T2
2. Jumlah Wilayah Layanan 216 229
3. Wilayah Layanan Kab/Kota + Kecamatan Gabungan Kab/Kota
4. Jumlah Kab/Kota blank spot 125
5. Referensi parameter teknis MUX 64 QAM-4/5, 32 Ke, G1 1/16, PP4
6. Referensi bit rate content standard definition (SD) Max 2.5 Mbps
7. Referensi bit rate content high definition (HD) Max 6 Mbps
8. Norma perubahan wilayah administratif Penegasan tidak menjadi wilayah layanan baru
9. Nilai fieldstrenght di test point 42.6 dBµV/m Variatif, sesuai kondisi wilayah layanan, toleransi ±3dB

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *