Search
Senin 12 April 2021
  • :
  • :

Kominfo Serahkan Penyelenggara Telekomunikasi Tanpa Ijin ke Kejaksaan

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingkatkan kembali adanya ancaman pidana bagi penyelenggara telekomunikasi tanpa ijin. Demikian dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Gatot S. Dewa Broto. Menurut Gatot, hal ini karena sesuai dengan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi khususnya Pasal 11 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi  dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

"Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, Kementerian Kominfo dituntut untuk melaksanakan pengawasan seintensif mungkin dan sejauh ini sudah cukup banyak kasus pelanggaran terhadap UU tersebut yang telah, sedang dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama aparat penegak hukum belum lama ini adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu yang melakukan penyelenggaraan layanan telekomunikasi namun tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Gatot.

Dijelaskan Gatot, peristiwa itu terjadi belum lama ini, tepatnya pada tanggal 26 Pebruari 2013 Penyidik Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Kominfo yang ada di Semarang bersama penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah telah menyerahkan dua tersangka pelanggaran izin penyedia jasa akses internet (ISP/Internet Service Provider) ke Kejaksaan khususnya melalui Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Jasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang. "Dua tersangka tersebut adalah Direktur PT Indo Abadi Internet yang berinisial HK dan penanggung-jawab perusahaan tersebut yang berinisial SB, yang perusahaannya beralamat di Jl. Medoho Raya No. 27 Semarang, yang dituduh telah melakukan kegiatan penjualan jasa akses internet tanpa izin dari Kementerian Kominfo, khususnya izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel (yang kemudian tugas pokok dan fungsinya sejak awal tahun 2011 dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika). Padahal PT Indo Abadi sudah beroperasi sejak tahun 2010 dengan membeli bandwidth internet berkapasitas 5 Mbps seharga Rp 7,5 juta per bulan. Berdasarkan bandwidth yang ada tersebut, kemudian PT Indo Abadi kemudian mendistribusikan kepada para pelanggannya. Keberadaan penyidik dari jajaran Kementerian Kominfo itu diatur dan berdasarkan UU Telekomunikasi" papar Gatot.

Gatot menambahkan, sebelum pemrosesan tersebut, pihak Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Kominfo yang ada di Semarang sudah menyampaikan peringatan berulang kali untuk melakukan pengurusan izinnya. Namaun demikian, kata Gatot, tidak direspon secara positif, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pihak Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Kominfo yang ada di Semarang bersama aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. "Ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi khususnya Pasal 47 yang menyebutkan, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Untuk itu, Kementerian Kominfo akan tetap terus melakukan sosialisasi ke beerbagai pidak dan di berbagai daerah sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini dengan tujuan agar tingkat pelanggaran  dapat diminimalisasi," terang Gatot. 

Dipaparkan juga, sampai dengan September 2012, data resmi di Kementerian Kominfo menunjukkan, bahwa jumlah perusahaan pemegang izin penyelenggaraan NAP adalah sebanyak 49 penyelenggara, untuk ISP sebanyak 220 penyelenggara, untuk ITKP sebanyak 27 penyelenggara dan untuk Sistim Komunikasi Data (Siskomdat) sebanyak 11 penyelenggara. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan ini akan menertibkan pemasangan serat optik yang tidak memiliki izin. Dari sekitar 25 provider yang menjalankan bisnis ini, diketahui hanya tiga perusahaan yang memilki ijin Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan menegaskan bagi perusahaan yang belum ada izin diminta mengurus izin agar tidak menjadi kecemburuan provider lain. "Kita akan cek ke lapangan yang nggak punya izin ditertibkan minggu depan, tinggal koordinasi sama biro prasarana kota," ujar Manggas.

  




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *