Search
Senin 9 Desember 2019
  • :
  • :

Kominfo Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Didampingi Menteri Kominfo Jhonny G. Plate dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti.

Wapres Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada badan publik yang telah berhasil mendapatkan penghargaan dengan memenuhi kualifikasi Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Dalam sambutan, Wapres juga mengingatkan arti penting keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah.

“Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari badan publik. Keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” ungkapnya dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, Wapres mengharapkan agar badan publik juga meningkatkan kualitas konten informasi yang disajikan kepada masyarakat. “Saya minta agar badan publik tidak sekadar memberikan akses informasi saja, namun juga meningkatkan kualitas konten yang disampaikan kepada masyarakat. Tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi, namun pada konten informasi yang harus ditingkatkan kualitasnya,” tegasnya.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, keakuratan informasi yang diberikan merupakan hal yang penting karena badan publik harus menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. “Badan publik juga tanggap dalam menerima aspirasi dari masyarakat sehingga tidak hanya memberikan informasi secara satu arah,” tambahnya.

Wapres mengungkap pengakuan dunia internasional atas prestasi Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. Salah satunya Indonesia dipercaya menjadi Steering Committee dalam Forum Open Government Partnership (OGP) periode 2019-2022.

“Sebuah kepercayaan sekaligus menjadi penghargaan dunia atas partisipasi Indonesia dalam menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang dilandasi keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik,” jelasnya.

Ke depan, Wapres Ma’ruf Amin berharap agar Komisi Informasi yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat bekerja dengan cerdas dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dalam keterbukaan informasi.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *