MAJALAH ICT – Jakarta. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI memiliki fungsi untuk memberikan siaran kepada masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun seiring perkembangan zaman, dan adanya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), menyebabkan LPP TVRI dan RRI semakin sulit untuk bersaing.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, pembenahan konten siaran dan jangkauan siaran menjadi tantangan LPP TVRI maupun RRI, untuk bersaing dengan LPS maupun LPB. Menurutnya, konten siaran menjadi modal utama dan penting untuk bersaing di industri media.
“Pembenahan konten siaran, apa yang dilihat dan apa yang didengar, menjadi hal yang paling pertama untuk bersaing di industri media. Jadi kalau konten siaran tidak diperbaiki, maka orang akan mencari konten yang lebih baik,” kata Meutya, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama LPP TVRI beserta Dewan Pengawas, dan Direktur Utama LPP RRI beserta Dewan Pengawasnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kemudian, tambah politisi F-PG itu, jangkauan siaran belum menyentuh seluruh pelosok Nusantara, tak kalah menjadi tantangan kedua LPP ini. Teknologi yang belum mendukung, dinilai menjadi salah satu hambatan menyiarkan konten kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Teknologi yang saat ini dimiliki, menjadi hambatan LPP TVRI dan RRI tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat, karena jangkauan siarnya tidak baik. Seharusnya LPP bisa menjadi paling depan, dan bisa dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga pelosok-pelosok,” dorong Meutya.
Sementara terkait pembahasan anggaran LPP TVRI dan RRI untuk tahun mendatang, Meutya menjelaskan ada perubahan anggaran yang dterima keduanya. Adanya Inpres terkait penghematan di berbagai lembaga, LPP TVRI dan RRI mendapat pemotongan kurang lebih sebesar Rp 25 miliar.
“Namun, juga ada suuslan tambahan dari keduanya. Terutama menyangkut Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pada tahun 2018, sehingga perlu ada persiapan-persiapan khusus. Usulan tambahan anggaran akan kami teruskan ke Badan Anggaran,” imbuh Meutya.
Politisi asal dapil Sumatera Utara itu tak memungkiri, pemotongan anggaran berpotensi mengganggu kinerja kedua LPP. Namun juga harus dipahami, kondisi keuangan negara yang saat ini melakukan pengetatan anggaran.
