MAJALAH ICT – Jakarta. Nama Muhammad Budi Setiawan memang tak pernah terdengar sebelumnya dalam hingar bingar industri telekomunikasi di Indonesia. Meski tergolong pendatang baru, namun pengetahuan dan kemampuan Budi Setiawan tak perlu dipertanyakan lagi, terutama menyangkut persoalan telekomunikasi, frekuensi, lisensi, dan sebagainya.
Bicara secara teratur, blak- blakan, dan terutama sekali menguasai isu pembicaraan, menjadikan perbincangan Majalah ICT dengan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) pada Kamis, 21 Maret 2013 itu terasa mengalir santai.
Pria yang sangat suka mengisi waktu luang dengan membaca buku itu saat ini memang menduduki posisi yang sangat strategis di pemerintahan, yaitu mengatur dan mengawasi penggunaan frekuensi oleh operator telekomunikasi.
![""]("../tinymcpuk/gambar/image/mbs1.jpg")
Frekuensi, sebagai sumber daya alam yang terbatas, memang merupakan sumber daya vital bagi suatu Negara, apalagi bila dikaitkan dengan aspek keamanan informasi.
Pengalaman paling mendebarkan bagi Budi, selama dia menjabat sebagai Dirjen Postel maupun SDPPI adalah saat di minggu pertama bertugas langsung dihadiahi demonstrasi oleh para penguasa wartel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) yang meminta kejelasan soal airtime.
“Saat itu saya merasakan pengalaman yang cukup sulit tapi akhirnya saya nikmati setelah “saya pelajari, dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak,”katanya.
Pengalaman sulit lainnya adalah saat menata pita 2,3 GHz untuk broadband wireless access (BWA) atau kemudian disebut WiMax dan saat Indosat maupun IM2 tersandung kasus dugaan korupsi penggunaan frekuensi 3G yang diduga merugikan Negara hingga triliunan rupiah.
Semua Bisa Diatasi
“Bagi saya, tak ada masalah yang sulit, semua bisa diatasi asalkan kita berusaha sebaik mungkin,”ujar Budi yang saat ini memiliki 6 putra dan putri, dimana anak pertama sekolah di Jepang, satu anak kuliah di Malang, satu anak sekolah pesantren, dan sisanya yang masih kecil-kecil di rumah.
Yang paling mengesankan bagi Budi adalah ketika dalam bekerja, dia bermitra dengan wakil masyarakat dalam wadah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
“Saya merasakan pertama kerja di pemerintahan, ada mitra dari unsur masyarakat itu enak sekali. Suatu kebijakan tak akan dikeluarkan tanpa melalui rapat pleno BRTI, itu lah yg luar biasa, di mana masyarakat ikut memberi masukan terhadap kebijakan yang ada,”tuturnya.
Bagi Budi, harapan terbesarnya terhadap industri telekomunikasi adalah tingkat average revenue er user (ARPU) operator naik, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
Tentang M. Budi Setiawan
Lahir di Tasikmalaya 23 Desember 1963. Menyelesaikan S1 di Jurusan Fisika FMIPA UI tahun 1987, S2 Fisika Teknik di McMaster University Canada (1991), serta S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology untuk Teknik Nuklir (1998) dan Manajemen Energi (2001).
Adapun pengalamannya bekerja adalah sebagai peneliti di Batan hingga 2005, yang kemudian menjadi Asisten Deputi Bidang Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda Deputi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Menpora, yang kemudian sejak 23 Juni 2005 menjadi Pelaksana Tugas Deputi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Menpora. Masuk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2009 menjabat sebagai Dirjen Postel. Saat ini Jabatan yang dipegang adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. (majalahICT/ap).
Tulisan ini dapat juga dibaca dalam edisi Majalah ICT No. 6-2013 di sini.
