Search
Senin 14 Oktober 2019
  • :
  • :

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Teguhkan Diri Sebagai Lembaga Non Partisan dan Non Komersial

MAJALAH ICT – Jakarta. Konferensi Nasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) 2019 digelar dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional (HPN) 2019 yang berlangsung di Surabaya, 8 hingga 9 Februari 2019.

Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur  Ahmad  Eko Basuki mengatakan, konferensi ini mengangkat tema “Membangun LPPL yang Kuat untuk Mewujudkan Penyiaran Nasional yang Sehat”.  “Tak heran sepanjang acara, yang mengemuka adalah seputar penyiaran yang sehat untuk masyarakat,” ujarnya.

Siaran yang sehat itu, kata Eko, berarti mengedepankan kode etik jurnalistik, tidak asal menyebarkan informasi hoax. Menurutnya, hal itu penting untuk dipahami pengelola LPPL mengingat tahun ini tengah berlangsung hajatan politik bangsa.

“Konferensi ini juga digelar dalam rangka membangun jejaring yang lebih intens antar pengelola LPPL guna mendapatkan konten siaran yang lebih kaya dan beragam,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf yang hadir memberi apresiasi tinggi atas peran LPPL yang menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik saat ini. Dirinya berharap keberadaan LPPL, khususnya radio terus dioptimalkan. Hal ini dikarenakan radio memiliki keungggulan dalam penyebaran informasi dan dapat menjangkau daerah yang tidak terjamah media lain.

“Ini penting agar program dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan pada masyarakat,” ujar Gus Ipul, panggilan akrabnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan keberadaan LPPL merupakan kekuatan yang harus di dukung dengan aspek legalitas yakni peraturan daerah (Perda).

Dia mengatakan, kehadiran LPPL harus dapat berinteraksi dengan publik sehingga keterikatan tersebut terjalin erat. ” Radio Republik Indonesia sebagai saudara tua LPPL juga dapat bersinergi dengan baik demi penguatan konten siaran hingga ke pelosok negeri,” kata Andre.

Ketua KPI Pusat ini berharap, LPPL menjadi lokomotif dan juga motivator lembaga penyiaran swasta lain, sehingga setiap pelaku penyiaran ini dapat berpacu dan berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat.

Disela-sela acara itu, KPI Daerah Jatim menyerahkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada dua LPPL radio yang ada di Jawa Timur. Penyerahan dilakukan langsunjg Ketua KPID Jatim Afif Amrullah kepada Radio Ralita FM Pamekasan dan Suara Trenggalek FM.

IPP  untuk radio Suara Trenggalek FM diserahkan langsung kepada Bupati Trenggalek Emil Dardak, yang hadir dalam Konferensi Nasional LPPL tersebut. Dengan diserahkannya izin kedua radio publik di wilayah Pamekasan dan Trenggalek, total terdapat 20 LPPL di Jatim yang memiliki izin tetap.

Konferensi Nasional ini dihadiri oleh Prof Ramli (Dirjen PPI Kemenkominfo RI), Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), dan Mistam Abz (Ketua Dewan Pengawas LPP RRI).

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *