Search
Kamis 6 Agustus 2020
  • :
  • :

Menkominfo Minta KPI Perkuat Pengawasan Isi Siaran

MAJALAH ICT – Jakarta. Dunia penyiaran saat ini tengah mengalami perubahan mendasar. Bukan soal platform atau infrastruktur yang akan mengemuka dan menjadi perhatian, melainkan konten. “Kita bicara konten, karena dengan digitaliasasi akan ada efisiensi dalam sumberdaya frekuensi yang terbatas. Bicara soal penyiaran yang sehat itu berkaitan dengan industri sementara soal kualitas akan berkaitan erat dengan konten,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara puncak Rapat Koordinasi Nasonal Tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Palu, Sulawesi Tengah.

Degan adanya perubahan platform itu, Menteri Kominfo meminta KPI Pusat dan Daerah untuk memperkuat pengawasan konten atau manajemen konten. “Kita harusnya berhenti di tataran izin, perkuat KPI dan KPID untuk pengawasan konten atau manajemen konten.  Untuk TV Free to Air mudah diawasi, tapi kalau bicara platform, free to air bukan satu-satunya media untuk menyebarluaskan kepada konten ke masyarakat. Ada satelit, ada juga media sosial dan media online. Risiko satelit studionya bisa dimana pun, sementara kalau free to air bisa diketahui,” jelasnya.

Saat ini di Indonesia, menurut Menteri Kominfo terdapat sekitar 2.700 lembaga penyiaran. “Sebanyak 1.100 lembaga siaran televisi dan 1.600 siaran radio. Indonesia termasuk negara yang paling besar berikan izin ke lembaga penyiaran. Jadi pesan penyiaran yang sehat dan berkualitas sebagaimana tema Rakornas mensyaratkan industrinya
sehat dan sustain, sementara kontennya harus berkualitas,” paparnya.

Regulasi mengenai hal itu, tengah disiapkan dan akan dibahas DPR RI dan pemerintah. “Kita sedang coba rumuskan kembali dalam tataran legislasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibahas oleh DPR dan pemerintah,” tambahnya.

Secara khusus, Menteri Rudiantara menyamapaikan salam dari Presiden Joko Widodo. “Kepada manajemen LPS dan LPP serta komisioner KPI saya meneruskan salam Bapak Presiden, Kamis lalu beliau menelpon dan menyatakan berhalangan hadir dan saya diminta mewakili. Sementara Bapak Wakil Presiden kebetulan sudah ada acara lain,” katanya.

Tingkatkan Kualitas Penyiaran
Menyinggung mengenai penetapan Hari Penyiaran Nasional, Menteri Kominfo mengaku sudah memberikan paraf ke draft keputusan presiden. “Hari ini atau 1 April memang direncanakan jadi Hasiarnas, karena 1 April ada radio pertama yang menyiarkan siaran di Indonesia. 1 April ini jadi nggak Hasiarnas? Jangan-jangan April Mop. Ini ada dari Deputi dari Menkopolhukam, saya sudah membubuhkan paraf semoga segera ditandatangani Presiden,” terangnya.

Secara khusus kepada seluruh pemilik dan pengelola lembaga penyiaran, Menteri Rudiantara mendorong untuk menyampaikan kebenaran dan mengembankan hiburan yang tidak hanya sekadar jadi tontonan. “Untuk lembaga yang punya siaran berita, pastikan informasi yang disampaikan kebenaran. Dan jika ada yang hiburan, saya mengharapkan hiburan bukan sekadar jadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan,” katanya.

Mengutip hasil riset Trust Barometer, Menteri Kominfo menyebutkan adanya penurunan signifikan kepercayaan publik terhadap keberadaan mdia sosial dan media online. Kondisi itu menjadi peluang bagi media umum termasuk penyiaran. “Secara global terjadi distrust ke media secara umum, tapi di Indonesia kepecayaan publik kepada media masih tinggi. Karena selama ini media sosial dan online hanya mengandalkan kecepatan tapi keakurasian nomor sekian. Mohon dimanfaatkan oleh LPS, LPP dan LPK agar jadi sumber informasi yang terpercaya,” pintanya.

Selain mengupas soal digitalisasi yang menjadi salah satu alasan Revisi UU Penyiaran, Menteri Rudiantara juga menyebut akan memasukkan reposisi peran KPI agar kembali ke pengawasan konten. “Kami akan masukkan reposisi peran KPI agar ke khittah manajemen konten,” jelasnya.

Acara pembukaan Rakornas yang disiarkan langsung oleh TVRI nasional juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, Kadiv Humas Polri Setyo Wasisto, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Ketua KPI YUliandre Darwis serta komisioner KPI Daerah dari seluruh Indonesia.

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *