Search
Jumat 22 Maret 2019
  • :
  • :

Menkominfo: Sebaran Hoaks Masih Didominasi Isu Politik


MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan hoaks yang muncul di tahun ini memang tidak hanya berkaitan dengan konten politik saja. Namun demikian, sebaran hoaks di internet dan media sosial masih didominasi isu politik.

“Ada 181 konten hoaks yang telah berhasil diidentifaksi berkaitan dengan politik secara total. Kemudian, terdapat 126 konten hoaks berkaitan dengan kesehatan, 119 berkaitan dengan pemerintah. Artinya pemerintah yang kena hoaks. Ada kejahatan dan juga ada agama. Jadi betapa hoaks ini menjadi common enemy bagi kita semua yang dapat merusak tatanan kita berkehidupan di Indonesia,” ujarnya dalam sambutan pada Acara acara Obsession Media Awards 2019 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta.

Memaparkan data dari Tim AIS Kementerian Kominfo, Menteri Rudiantara menunjukkan  pada bulan Agustus tahun lalu, sebanyak 25 konten teridentifikasi hoaks. Selanjutnya pada September 2018 ada 27 konten hoaks. Pada bulan Oktober meningkat sebanyak 53 konten hoaks, November ada 63 konten hoaks, Desember sebanyak 75 konten hoaks.

“Dan pada Januari 2019 sebanyak 175 konten hoaks. Sedangkan pada bulan Februari kemarin, total ada 753 konten hoaks yang ditemukenali,” ungkap Rudiantara.

Menurut Rudiantara, dalam melakukan indentifikasi terhadap hoaks, Kementerian Kominfo bekerja dengan cermat dan hati-hati. Setiap konten divalidasi agar didukung denga fakta yang akurat. “Bagaimana hoaks ini makin lama makin meningkat dan Kementerian Kominfo senantiasa mencoba meng-addressnya tapi memang tidak mudah menangani hoaks. Kominfo melakukan suatu identifikasi bawah ini hoaks tentunya harus melakukan validasi, harus disampaikan mengapa ini hoaks, faktanya apa?” jelasnya.

Kepada pengguna internet, khususnya pengguna media sosial, Menteri Kominfo menyarankan agar terlebih memastikan kebenaran suatu suatu informasi sebelum membagikannya di media sosial. Lebih lanjut, Menteri Rudiantara meminta masyarakat, untuk tidak meneruskan informasi yang diragukan kebenarannya karena itu merupakan bukan sesuatu yang bermanfaat baik secara agama maupun sosial dan ekonomi.

“Secara agama hal itu bisa dianggap perbuatan tak berguna dan berdosa, sementara secara sosial dan ekonomi tindakan tersebut adalah pembodohan publik dan pemborosan pulsa,” ucapnya.

Menteri Rudiantara juga menambahkan, kini ada situs www.stophoaks.id yang dapat digunakan sebagai salah satu media untuk memastikan apakah sebuah informasi tersebut hoaks atau bukan. Ia memastikan situs tersebut valid untuk dijadikan acuan dan mampu dipertanggungjawabkan. “Di situ dituliskan kalau ini bukan hoaks, faktanya apa. Ada di sini semua. Ini membantu masyarakat, bantu kita semua,” terangnya.

Ada pun beberapa ciri konten berita bohong yang kerap muncul dalam platform teknologi digital, antara lain mengatasnamakan kelompok tertentu, menyampaikan kalimat dari kamar sebelah’ serta perintah ‘ayo viralkan’.”Kalau ada yang begitu, amat mungkin itu hoaks, jangan disebarkan,” kata Rudiantara.

Menteri Kominfo mengharapkan ke depannya semakin banyak pihak yang dapat membantu pemerintah guna mengklarifikasi dan memvalidasi hoaks yang bermunculan, terutama dari media arus utama yang memiliki sumber daya mumpuni.

“Karena pemerintah tidak bisa sendiri. Makin banyak pihak membantu, makin banyak membuat pengklarifikasi hoaks, makin bagus untuk masyarakat mengetahui banyak hoaks dan hoaks ini tidak bisa tidak. Harus dilawan terus. Karena kita temukan hoaks 10, muncul lagi lebih banyak. Tutup lagi, muncul lagi lebih banyak. Jadi tidak boleh menyerah dengan bertebarannya hoaks,” ujarnya.

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *