Search
Sabtu 24 Juni 2017
  • :
  • :
transportasi-online

Menyoal Aturan Baru Transportasi Online (Bagian 1)

MAJALAH ICT – Jakarta. Hubungan antara penyedia transportasi berbasis aplikasi dan penyedia transportasi konvensional terlihat belum harmonis. Keduanya belum berada pada kondisi kompetisi yang seimbang. Untuk itu, kemudian pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek. Aturan ini mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi taksi online dan mulai diberlakukan pada 1 April. Meski begitu, pemerintah akan memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

“Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, namun kami beri toleransi transisi kira-kira tiga bulan terhadap poin-poin revisi untuk diberlakukan,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, masa transisi ini untuk menyosialisasikan Revisi Permenhub No.32/2016 tersebut.

Karena masa transisi, Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini baik oleh pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Namun, katanya, setelah tiga bulan masa transisi Menhub menjelaskan akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan, seperti pemblokiran aplikasi.

Budi Karya Sumadi meyakini, aturan baru ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan menciptakan persaingan sehat dengan operator taksi. Menurutnya, pemerintah berupaya menyetarakan antara taksi konvensional dan online, dengan beberapa poin utama, yaitu penetapan tarif atas-bawah oleh Pemerintah Daerah, pembatasan kuota, balik nama juga kewajiban uji kir dan membayar pajak bagi perusahaan transportasi online.

“Selama ini mereka terdesak karena kuotanya enggak ada. Taksi online banyak sekali dan tarifnya murah. Tarif murah ini kan menjadi bertanya-tanya apakah ini jangka panjang, apakah sesaat,” ujarnya. Menurutnya, hal semacam ini bisa membuat situasi transportasi yang tidak kondusif. Salah satu upaya penyetaraan dan keseimbangan yang dilakukan Kemenhub terhadap dua moda transportasi itu adalah dengan merevisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Selanjutnya >>

 




Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *