Mengusut Hoax
Untuk menindaklanjuti mencari sumber penyebaran hoax, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus penyebaran berita hoax tersebut. “Antisipasinya kami akan meng-counter. Cuma sekarang repotnya mereka menggunakan mesin atau robot,” kata Tito. Ditambahkannya, selain menggunakan mesin, Tito menduga banyak praktik-praktik jasa penyebaran berita hoax bayaran. “Ternyata ada juga mereka menggunakan jasa tenaga profesional. Mereka bisa bayar dan kontennya apa, bisa viral,” jelasnya.
Untuk melawan hox tersebut, Tito menyatakan bahwa Kepolisian RI pihaknya akan memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan IT para anggota kepolisian agar bisa meminimalisir penyebaran berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat. “Langkah kami tentu yang soft adalah meng-counter, menetralisir dan menyerang menggunakan teknik-teknik IT dan melakukan penegakan hukum dengan menangkap mereka,” pungkasnya.
Jika Kapolri mengaku kesulitan, Menkominfo Rudiantara mengklaim bahwa pemerintah bisa melacak dari mana sumber berita hoax dan ujaran kebencian berasal. Termasuk yang tersebar lewat aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line dan BlackBerry Messenger. Hal itu karena pihaknya sudah mempunyai metode untuk melacak siapa pihak pertama yang menyebarkan informasi tersebut.
“Pokoknya, asalnya dari mana. Bisa ditelusuri ke belakang,” kata Rudiantara. Menurutnya, nantinya jika diperlukan, Kemenkominfo bisa melapor kepada kepolisian untuk melakukan penindakan hukum.
Dijelaskan Chief RA, pemantauan di aplikasi chatting ini lebih sulit dilakukan karena sifatnya lebih privat, tak seperti pemantauan di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Namun, bukan berarti pemantauan tidak bisa dilakukan. Hanya saja, penanganan yang dilakukan berbeda.
Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mendeteksi ada ribuan akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoax, provokasi hingga SARA. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya patroli siber untuk menelusuri akun-akun tersebut. Dan hingga kini, sudah ada 300 akun dan media online yang diblokir.
“Untuk pelaku-pelaku yang dimaksud, tindakan-tindakan melakukan hoax dan sebagainya, bahkan ratusan kita sudah proses, kita identifikasi, yang sekarang masih berproses,” kata Wahyu.Ditambahkannya, mayoritas akun-akun medsos yang menyebarkan berita hoax, provokasi dan SARA itu adalah akun anonim.
Meski demikian, pihak kepolisian sejauh ini belum menemukan indikasi adanya akun yang terorganisir. “Belum sampai ke sana kita, kita masih menyelidiki siapa yang melakukan, pribadi itu yang kita proses,” imbuh Wahyu. Namun ia tidak menepis bahwa dari sekian banyak akun anonim tersebut, administratornya masih pelaku yang sama. “Ada beberapa yang kemarin sudah kita rilis bahkan sudah kita rilis perkara yang itu,” cetusnya.Perkembangan media sosial yang ada, lanjut Wahyu, menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyak penyebaran berita hoax atau pun yang bersifat provokatif dan berbau SARA. “Ya memang kita semua bisa lihat kan kondisinya, trennya seperti itu. Sehingga kita lakukan itu yang namanya cyber patrol, di samping, ada laporan dari masyarakat,” terang dia.
Sementara itu, Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu menambahkan, dari 300-an akun yang sudah diblokir terkait konten penyebaran informasi hoax, isu SARA dan provokasi, permintaan blokir diajukan ke Kementerian Kominfo atau penyedia jasa layanan web terkait. “Kita ajukan blokir karena terkait kontennya, jadi ada juga yang sudah dibuka, setelah konten yang dianggap melanggar UU dihapus. Untuk akun-akun robot atau bot account yang bersifat provokatif juga kita ajukan blokir. Dan pemblokiran ada pada penyedia jasa webnya atau penyedia jasa jaringan internetnya,” jelasnya.
Mengenai motif, Roberto menyebutkan motif penyebaran hoax cukup beragam. “Ada yang motifnya politik, ada yang motifnya ekonomi. Kalau motif ekonomi, dia bagaimana semakin sering dikunjungi halaman, masuk page mereka itu menambah keuntungan secara ekonomis bagi mereka,” paparnya. Sementara hoax menjelang Pilkada DKI Jakarta, Roberto mengungkapkan saat ini mulai menurun. “Jika sebelum-sebelumnya pelaporan mengenai akun hoax itu mencapai puluhan laporan setiap harinya, menjelang gelaran Pilkada DKI, menurutnya, justru mengalami penurunan sekitar 5-10 dimana sebelumnya bisa 20-30,” pungkasnya.
<< Sebelumnya | Selanjutnya >>
