Search
Kamis 23 Januari 2020
  • :
  • :

Perizinan Utama Kementerian Kominfo Dinyatakan Bebas dari Korupsi

MAJALAH ICT – Jakarta. Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Unit Kerja Layanan Perizinan Utama berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Direktorat Operasi Sumber Daya menjadi unit kerja Kemenkominfo pertama yang berhasil memperoleh penghargaan predikat WBK. Penghargaan berhasil diraih setelah dilakukan serangkaian perbaikan pada bisnis proses perizinan dan budaya anti korupsi di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya.

Direktur Jenderal SDPPI, Ismail yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, memberikan apresiasi kepada Direktur Operasi Sumber Daya, Dwi Handoko, atas keberhasilan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Direktorat Operasi Sumber Daya merupakan satuan kerja (satker) di bawah Ditjen SDPPI yang bertugas mengelola pelayanan publik terkait Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR). Jumlah perizinan yang ditangani berkisar 450.000 Izin Stasiun Radio (ISR) dan 10.000 Sertifikat Operator Radio (SOR), dengan rata-rata perolehan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) per tahunnya mencapai Rp 16 Trilyun.

Direktorat Operasi Sumber Daya ditunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pilot project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kominfo.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik antara lain Peningkatan Inovasi Pelayanan berupa Pembayaran BHP SFR secara Host to Host: Tahun 2012, E-licensing: Tahun 2014, Tanda tangan digital pada ISR: Tahun 2017, Pelayanan Perizinan ISR dan SOR Satu Hari (One Day Service): Tahun 2018, Ujian Negara Sertifikat Operator Radio berbasis computer (CAT): Tahun 2018 dan Sertifikat Operator Radio Elektronik (e-IAR): Tahun 2019.

Kemudian Program yang menyentuh masyarakat seperti sosialisasi perizinan ISR dan budaya anti korupsi multiplatform: Webinar, Tatap Muka, Medsos, Expo, Pameran Pembangunan, perizinan Jemput Bola untuk nelayan: Maritim on the Spot dilaksanakan di Pelabuhan untuk memfasilitasi Nelayan mengurus Izin Stasiun Radio Maritim dan Sertifikasi Operator Radio, Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun untuk pengguna layanan dan Peningkatan Peran 35 UPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan sosialisasi publik di daerah.

Proses evaluasi penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kominfo, oleh Kementerian PAN-RB, serta melalui survei terhadap masyarakat pengguna jasa layanan publik Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Dirjen Ismail juga berpesan agar Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai, agar penganugerahan ini juga dapat menjadi motivasi bagi semua satker yang mengelola pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI khususnya dan Kemkominfo pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan pelayanan publik.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *