Search
Jumat 13 Desember 2019
  • :
  • :

Perpres E-Commerce Masih Sisakan Masalah Soal Pajak Cuma-Cuma

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce). Dengan aturan tersebut, pemerintah berusaha membuat landasan untuk pengembangan bisnis jual beli online di tanah air hingga tahun 2019 mendatang. Meksi begitu, aturan ini dinilai Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menyisakan masalah.

Seperti diungkap Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur, dan Cyber Security dari idEA Bima Laga,  Perpres ini masih menyisakan masalah soal pengenaan pajak untuk startup yang sebenarnya masih menghadirkan layanan secara gratis. Isu Pajak Cuma-Cuma ini telah didengungkan idEA sejak beberapa thaun lalu. Dan posisi idEA adalah menolak aturan tersebut dengan melakukan penelitian akademis dengan beberapa universitas.

“Sejauh ini, pemerintah masih mengacu pada Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2013 yang menyatakan kalau situs e-commerce seperti iklan baris misalnya, tetap diharuskan membayar pajak. Saat ini bahkan telah ada salah satu anggota kita yang dipungut pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meski masih menghadirkan beberapa layanan secara gratis,” tutur Bima.

Menurutnya, isu ini pun belum terjawab dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai e-commerce yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Perdagangan. Ia berharap Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan peraturan yang membatalkan ketetapan tersebut di masa depan.

“DJP saat ini baru mengakomodir soal keharusan perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia untuk mengantongi izin Badan Usaha Tetap (BUT) agar bisa dikenakan pajak. Itu pun baru mereka masukkan di dalam rancangan aturan dari Kementerian Perdagangan, yang bila dilanggar hanya berakibat pada blacklist,” pungkas Bima.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *