MAJALAH ICT – Jakarta. Perbedaan pendapat yang emngemuka antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai lain dalam koalisi Sekretariat Gabungan mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) disikapi PKS dengan tenang. Walaupun berbeda pendapat, PKS memastikan tidak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet. Saat ini, PKS mendapat ‘jatah’ 3 posisi Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian dan Menteri Sosial.
Menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan mensosialisasikan kebijakan kenaikan harga BBM. Menkominfo Tifatul Sembiring misalnya, menegaskan tetap akan menjalankan tugasnya. Apalagi, DPR sudah mengesahkan UU APBN Perubahan 2013. "Saya menjalankan tugas sebagai menteri untuk sosialisasi. Sebagai menteri kan tidak boleh berbeda dengan presiden. Dari dulu sikap saya sama dengan presiden. Soal kementerian diserahkan kepada Presiden. Diberi amanah, ya kita jalan. Kalau dicabut amanahnya, ya sudah selesai," kata Tifatul.
Sementara itu, mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid lebih tegas dengan mengatakan bahwa para Menteri, termasuk Menkominfo Tifatul sembiring akan tetap dalam posisinya. Menurut Hidayat, dalam code of conduct koalisi, partai tidak wajib menarik menterinya dari kabinet koalisi, jika membuat kebijakan politik yang berseberangan dengan koalisi. "Kami komitmen dengan code of conduct. Makanya, PKS tidak menarik para menterinya,” tegas Hidayat.
Ditambahkan Hidayat, kader PKS yang menjadi menteri, dibebaskan dari seluruh tugas di partai untuk memudahkan menteri membantu presiden. "Secara prinsip, kami mempersilakan para menteri dari PKS melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden sebab mereka dibebaskan dari tugas kepartaian,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Hidayat, senada dengan yang disampaikan Sekjen PKS Taufik Ridho. Menurut Taufik, Menteri-Menteri dan pejabat-pejabat PKS sudah diwakafkan untuk negara. Sehingga, katanya, PKS tidak akan menarik menteri-menterinya, dan lebih menunggu keputusan Presiden. "Kalau Presiden masih tetap menginginkan menteri-menteri itu, silakan. Karena PKS sudah sejak lama mewakafkan para menterinya untuk mengabdi ke negara," kata Taufik.
Dan di Kementerian Kominfo, bukan hanya Menterinya saja yang berasal dari atau berlatar belakang PKS. Beberapa Dirjen, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan IDSIRTII hingga Angota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga diisi kader-kader PKS.
