Search
Senin 16 Desember 2019
  • :
  • :

PLIK/MPLIK Memang Kurang Optimal

MAJALAH ICT – Jakarta. Balai Penyedia dan Pengelola Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) mengaku tengah mencermati adanya anggapan sebagian kalangan bahwa Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) gagal.

“Hasil evaluasi kami sudah mengarah ke problem inti, yaitu ketersediaan bandwidth, ketersediaan listrik, dan sumber daya manusia open source,”ujar Kepala BP3TI Santoso Serad yang akrab dipanggil pak haji itu.

Menurut dia, selain problem inti juga ada problem turunannya. Akibatnya, tambah Santoso, penggelaran PLIK/MPLIK kurang optimal.  BP3TI mengaku tengah mencari cara bagaimana agar program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan semula dan dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

PLIK  yang tersebar diseluruh Indonesia dianggap sebagian kalangan tidak berjalan sesuai dengan peruntukkannya. Bahkan, PLIK dinilai 90% telah mati suri di seluruh kota/kabupaten diIndonesia.

Onno W. Purbo, pakar Internet, mengungkapkan Kemenkominfo yang selalu mengklaim telah menyambungkan lebih dari 5.000 desa. “Naga-naganya tak seindah itu,”ungkapnya.

Sementara itu, Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) mensinyalir sebagian besar warnet pusat layanan Internet kecamatan (PLIK) yang dibangun Kemenkominfo banyak yang rusak, terbengkalai, dan tidak bermanfaat.

Organisasi itu juga menemukan ada warnet PLIK yang beralih fungsi menjadi warnet komersial yang dijalankan perorangan.

Y. Bambang Sumaryo dari Idtug, mengatakan pihaknya pernah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Penyelenggaraan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan semuanya bermasalah.

"Ada PLIK yang berganti nama jadi warnet komersial, ada juga yang komputernya masih terbungkus, berdebu dan rusak, ada juga yang terkunci di kantor koperasi unit desa (KUD)," ujarnya.

PLIK juga sempat dipermasalahkan oleh lembaga swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Menurut LSM tersebut, di daerah Pulau Jawa PLIK diperkirakan 50% belum selesai dan di daerah Sumatera 70% belum tercapai, padahal pembayaran sudah selesai.

LIRA menilai pengelolaan dana USO (Universal Service Obligation) yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 Triliun per tahun di Kemenkominfo dinilai kurang transparan.(ap)

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *