Search
Senin 23 Oktober 2017
  • :
  • :
frekuensi-lelang

Reserved Price Terlalu Murah, Lelang Frekuensi 2,3 GHz Bisa Rugikan Negara Rp. 523 Miliar?

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Sebagai pelaksanaan terhadap PM Kominfo No. 20 Tahun 2017 tersebut, Ketua Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017, untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler menerbitkan pengumuman No. 1/TIMSEL/09/2017 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dari peraturan menteri tersebut, ada potensi negara rugi Rp. 523 miliar lebih. Benarkah?

Dijelaskan dalam dokumen, yang menjadi obyek seleksi adalah pita frekuensi radio 2.1 GHz, yang terdiri dari dua blok pita frekuensi radio, masing-masing dengan lebar pita frekuensi radio 5 MHz moda FDD yang berada pada rentang 1970–1975 MHz berpasangan dengan 2160-2165 MHz (Blok 11), dan rentang 1975-1980 MHz berpasangan dengan 2165–2170 MHz (Blok 12). Sementara untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz,  terdiri dari 1 satu blok pita frekuensi radio dengan lebar pita frekuensi radio 30 MHz moda TDD yang berada pada rentang 2300-2330 MHz.

Sebagaimana diketahui, harga dasar (reserved price) lelang di 2,1 GHz untuk setiap blok sebesar 5 MHz FDD yang artinya berpasangan sehingga dalam prakteknya nanti dialokasi sebesar 10 MHz adalah Rp.296,742 miliar. Sementara untuk lelang di frekuensi 2,3 GHz dengan alokasi 30 MHz TDD harga dasarnya adalah Rp. 366,720. Nah, di sinilah letak potensi kerugiannya.

Walaupun harga final tergantung lelang, namun dengan peningkatan increment penawaran lelang Rp. 1 juta tiap penawaran, dan dilakukan selama tiga hari, maka harga final bisa jadi tidak terlampau jauh dengan harga dasar. Dan sesungguhnya, harga dasar lelang 2,3 GHz terlalu rendah. Dengan besar frekuensi yang sama, maka lelang 2,3 GHz merupakan tiga kali besar lelang 2,1 GHz.

Dengan membuka keduanya untuk teknologi netral, yang dapat dipakai teknologi apapun, jika sebesar 10 MHz 2,1 GHz adalah Rp.296,742 miliar, maka harga dasar lelang 2,3 GHz yang sebesar 30 MHz adalah tiga kali harga dasar 2,1 GHz, sehingga harusnya adalah Rp.890,226 miliar.

Dari angka yang seharusnya, sebesar Rp. 890,226 miliar, dibanding dengan harga dasar yang disampaikan pemerintah, maka akan ada selisih sebesar Rp.523,506 miliar. Inilah pendapatan yang berpotensi tidak didapatkan pemerintah ketika haga dasar lelang 2,3 GHz terlalu murah.

Adanya perbedaan harga dasar lelang antara 2,1 GHz dan 2,3 GHz tersebut, Menkominfo Rudiantara beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa acuan harga tersebut didasarkan pada harga paling tinggi yang dibayarkan oleh operator telekomunikasi di masing-masing frekuensi. “Aturannya adalah minimal harus sama dari harga yang dibayarkan saat ini. Dari sisi teknologi, memang harga 2.1GHz dan 2.3GHz berbeda. Yang satu menggunakan TDD dan satunya FDD berpasangan,” jelasnya. Kedua faktor itulah yang kemudian menjadi penentu harga dasar penawaran lelang.

 




Tinggalkan Balasan