Search
Jumat 13 Desember 2019
  • :
  • :

RUU Perlindungan Data Pribadi Mulai Dibahas Pemerintah dan DPR pada Desember Mendatang

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika meyakinkan bahwa pada Desember mendatang, RUU Perlindungan Data Pribadi akan segera disampaikan ke DPR. Setelah itu, RUU PDP akan dapat dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Diungkapkan politisi Nasdem ini, ditargetkan RUU Perlindungan Data Pribadi akan masuk prolegnas 2020-2024. Menurutnya, RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibahas di lingkup legislatif sekitar enam bulan, yakni Januari hingga Juli 2020 dan dipastikan akan selesai dan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2020.

Apa yang disampaikan Johnny dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 5 November 2019 ini  tertuang di dalam poin ke-2 pada kesimpulan rapat kerja pertama antara Kominfo dan Komisi 1 DPR. Selain RUU PDP, poin tersebut juga menyebut komitmen revisi UU Penyiaran. 

“Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemenkominfo untuk memasukkan RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2020 untuk pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi mengingat kedua RUU tersebut diperlukan guna mengatur berbagai hal strategis terkait perkembangan teknologi, dan migrasi penyiaran digital, dan kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemenkominfo untuk membahas draft tersebut pada awal tahun 2020,” demikian bunyi kesimpulan Rapat Kerja Kominfo dengan DPR ini.

Ditandaskan Johnny, dalam RUU Data Pribadi, Kominfo menyusun standarisasi aturan yang secara prinsip menjamin keamanan data masyarakat, termasuk juga tata-kelola terhadap proses perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. “Kominfo perlu mendorong terbitnya RUU Perlindungan Data Pribadi karena saat ini aturan data pribadi di Indonesia masih acak dan tersebar. Karena itu kita perlu undang-undang yang mensinkronkan perlindungan data pribadi,” yakinnya.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *