Search
Rabu 26 September 2018
  • :
  • :
pemilu-2019

Sistem TI KPU akan Diperkuat, Butuh Bantuan dan Dukungan Lembaga Pemerintah Lainnya

MAJALAH ICT – Jakarta. Pertemuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memunculkan komitmen bersama untuk memperkuat sistem teknologi informasi (TI) yang dimiliki penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, komitmen bersama muncul setelah pihaknya menyampaikan kepada presiden bahwa penggunaan TI telah dilakukan sejak lama baik di pemilu maupun pilkada. Dan tantangan penggunaan TI semakin besar, beragam dan rumit sehingga perlu dukungan semua pihak. “Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa selesaikan persoalan ini sendiri. Kami butuh bantuan lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian ini,” ucap Arief di Istana Merdeka Rabu (11/7/2018).

Arief mengungkapkan bahwa dukungan yang diperlukan untuk memperkuat TI mulai dari personel, sarana dan prasarana, infrastruktur hingga anggaran. Dan upaya untuk mendapatkan hal itu telah mulai dilakukan dengan pembicaraan dengan kementerian terkait, penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran. “Dan presiden sudah memberikan komitmennya proses ini akan dipercepat untuk dipenuhi,” tutur Arief.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, penghitungan real count KPU mengalami kendala. Sejak ramai isu hasil Pilkada di Jawa Barat dan Makassar, laman infopemilu.kpu.go.id tak bisa diakses. KPU sendiri menyatakan bahwa benar ada upaya peretasan terhadap penghitungan berbasis IT yang dilakukan, namun mematikan dan menyalakan server penghitungan dilakukan bergantian untuk menghindari serangan lanjutan. Namun begitu, transparansi penghitungan kepada publik menjadi pertanyaan.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, memang laman penghitungan berbasis IT oleh KPU merupakan langkah yang sengaja dilakukan untuk mencegah peretasan. “Kadang bisa dibuka dan kadang tidak bisa dibuka, itu untuk memangkal serangan yang datangnya kadang tiap menit,” katanya.

Meski begitu, Arief memastikan penghitungan tetap berlangsung transparan. “Prinsipnya proses rekap terbuka. Bukan kami tidak transparan, tapi ini untuk menangkal serangan yang datang tiap menit, bukan jam,” tandas Arief Budiman.

Ditambahkannya, kini tim IT KPU terus berupaya mengamankan situs hitung cepat dengan berbagai cara. Dia pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bila dalam suatu waktu situs hitung cepat KPU tidak bisa diakses. “Mohon maaf kepada masyarakat kalau kadang situs KPU di off- kan sehingga masyarakat kadang tidak bisa memantau, tapi kalau sudah aman jelas akan kami buka kembali,” ujarnya.

Ahli IT Heru Sutadi menyesalkan penutupan laman untuk mengetahui hasil penghitungan Pilkada. “Ini merupakan catatan kurnag baik bagi penggunaan IT KPU. Hal itu karena tahun depan kita menghadapi hajatan lebih lagi, Pileg dan Pilpres. Hal seperti potensi serangan harusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya,” katanya.

Menurut Heru, dana yang dikeluarkan untuk IT KPU dinilai juga tidak sedikit. Sehingga, perannya harus maksimal. “Dengan buka tutup, maka transparansi penghitungan bisa jadi diragukan. Belum lagi soal akurasinya,” terangnya.

 




Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *