Search
Minggu 16 Juni 2019
  • :
  • :

Stakeholders Telekomunikasi, Jasa Logistik dan Penyiaran Diajak Bersinergi Kembangkan Ekonomi Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak stakeholders industri telekomunikasi, jasa logistik, dan penyiaran untuk meningkatkan sinergisitas dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) juga melibatkan mitra kerja dalam memanfaatkan serta meningkatkan efisiensi pembangunan dan layanan telekomunikasi, salah satunya dalam menopang pembangunan desa serta ekonomi digital di Indonesia.

“Bagaimana membuat ekosistem digital secara bersama-sama saling memperkuat dan membuat seluruh pemain di sana menjadi ekosistem yang tidak bisa maju sendirian,” ungkap Direktur Pos Ditjen PPI Ikhsan Baidirus dalam Rapat Koordinasi dan Refleksi Akhir Tahun 2018 di Hotel Ayana, Jakarta, Kamis (20/12/2018) pagi.

Direktur Pos Ikhsan Baidirus memaparkan kebijakan jasa logistik yang lebih kondusif untuk menunjang ekosistem ekonomi digital. Menurutnya  saat ini Kementerian Kominfo mengajak seluruh stakholders meningkatkan sinergisitas. 

“Dalam konteks E-Commerce sudah sangat jelas di hadapan kita, sebuah kompleks kegiatan yang menyangkut banyak elemen, mulai dari marketplace, sistem pembayaran dan yang sering kita lupakan adalah jasa logistiknya apalagi setelah pemesanan barang sukses,” jelas Ikhsan Baidirus.

Dalam rapat koordinasi bertema Sinergitas Industri Telekomunikasi, Jasa Logistik, dan Penyiaran dalam Mendukung Ekonomi Digital Nasional itu, hadir sejumlah narasumber yang memberikan pandangan mengenai perkembangan dan evaluasi pembangunan di bidang  jasa logistik, telekomunikasi dan penyiaran.

Ketua Umum Asperindo M. Feriadi juga memiliki konsen yang sama seperti Direktur Pos Ikhsan mengenai sektor pengiriman dalam ekosistem ekonomi digital agar lebih efisien dan efektif. 

Sementara, Komisioner BRTI I Ketut Prihadi yang mengupas prospek telekomunikasi di era digital serta penanganan potensi penyalahgunaan.  Selanjutnya, Sekretaris ATSI Marwan O. Baasir memaparkan perkembangan teknnologi data yang dibutuhkan sinergisitas dan kesiapan regulasinya. Adapun Neil R. Tobing dari ATVSI juga memberikan data perkembangan seputar penyiaran digital yang segera diterapkan di Indonesia.

Dua panelis terakhir yaitu Direktur Kebijakan Publik dan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni mencermati masalah digitalisasi yang menjadi perangkat untuk pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi merata. “Apalagi salah satu Unicorn Indonesia ini menjadi sebuah platform bagi UKM Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata,” jelas Astri Wahyuni. 

Ketua APJII Jamalul Izza APJII mengungkap data sekitar 60% pengguna internet di Indonesia belum percaya terhadap keamanan internet di Indonesia. “Oleh karena itu, fokus kedepannya adalah memberikan jaminan yang jelas bagi pengguna dalam hal keamanan penggunaan internet, agar internet bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Jalin Sinergisitas

Kementerian Kominfo juga mengajak dan mengapresiasi mitra kerja bidang jasa logistik, telekomunikasi dan penyiaran atas kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan secara khusus meningkatkan kerja sama untuk menyasar peningkatan pembangunan desa dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Kominfo akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras untuk  Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan kemandirian desa,” jelas Direktur Jenderal PPI Ahmad M. Ramli 

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. “Selain itu, ada juga penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Kominfo dengan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi,” tambahnya. 

Dalam rangkaian rapat koordinasi itu, Ditjen PPI memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang telah mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pos dan informatika. Berikut lembaga dan pemerintah kota yang mendapatkan penghargaan:

  1. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang sudah berperan aktif dalam penegakanhukum penyalahgunaan sarana prasarana telekomunikasi.
  2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang telah berperan aktif dalam penyediaan basis data kependudukan guna mendukung suksesnya kebijakan Registrasi Kartu Prabayar.
  3. Pemerintah Kota Palembang yang telah berinovasi dengan cara menyediakan agen call center layanan darurat 112 yang berbicara dalam multi Bahasa dalam mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.
  4. Deputi VII Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *