Search
Rabu 24 Juli 2019
  • :
  • :

Telkomsel Resmi Adukan Kurator Ke Mahkamah Agung

MAJALAH ICT – Jakarta. Telkomsel secara resmi telah mengadukan kasus biaya jasa kurator ke Mahkamah Agung. Hal itu karena, Telkomsel dibebankan kewajiban membayar biaya kurator sebesar Rp. 146,80 Miliar. 

Diungkap Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, pihaknya telah menerima aduan Telkomsel sejak Senin (18/2) lalu. "Pihak Telkomsel meminta pendapat dari Mahkamah Agung terkait penetapan majelis hakim mengenai fee kurator," jelasnya. 

Menurut Ridwan, tentunya pihak MA akan mempelajari lebih dulu kasus ini. Sehingga, belum dapat disampaikan kapan akan didapat keputusan. 

Sebagaimana diketahui, mendapat dukungan dari mana-mana, termasuk Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, PT Telkomsel akan membawa persoalan fee kurator sebesar Rp. 146,808 Miliar ke berbagai lembaga negara. Hal itu disampaikan Tim Kuasa Telkomsel Andri W. Kusuma.

Menurut Andri, Tim Kuasa hukum Telkomsel berencana melaporkan kasus pembayaran fee kurator yang tidak sesuai Permen Kumham No. 1/2013 ini ke  Mahkamah Agung. Kemudian, setelah itu ke Komisi Yudisial (KY). Bahkan untuk mendapat keadilan terhadap apa yang dibebankan Telkomsel, mereka juga akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk  meminta keadilan terhadap yang terjadi pada Telkomsel.  

"Penetapan fee kurator sarat dengan dugaan praktik konspirasi yang mengarah ke mafia peradilan," ujar Andri. Ditambahkan Andri, jika terbukti ada permainan oknum, kita usulkan untuk dilakukan rotasi dan sanksi terhadap yang terlibat agar ada efek jera. 

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyerukan kepada Telkomsel, sebagai anak perusahaan telekomunikasi BUMN PT Telkom, untuk melawan para kurator yang tetap berkeras menagih pembayaran pada Telkomsel sebesar Rp 146,808 Miliar.  "Karena dipalakin (peras-red), jadi saya minta direksi untuk melawan," tegas Dahlan.

Dukungan Dahlan ini artinya sudah dua menteri yang mendukung langkah Telkomsel untuk tidak membayar kurator seperti yang ditetapkan. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga menegaskan hal serupa. 

Kurator kasus pailit Telkomsel, Feri Samad, menilai bahwa pernyataan pejabat publik, Menteri Hukum dan HAM serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia menyesatkan masyarakat dan misleading. Menurut Feri, pernyataan yang dibuat dan disampaikan ke media mengenai imbalan kurator dapat mempengaruhi proses peradilan.  

"Pernyataan pejabat publik itu bisa berpengaruh kepada peradilan. Hal itu menciderai prinsip-prinsip negara hukum," sesal Feri. Apalagi, menurut Feri, ada pernyataan dari Amir Syamsuddin selaku Menkumham yang menyatakan bahwa Permen Kumham  No. 1 tahun 2013 dibuat untuk kepentingan Telkomsel.  "Agar Telkomsel lepas dari kewajiban membayar imbalan jasa kurator," ujarnya.

Feri juga menyesalkan pernyataan BRTI yang mempertanyakan kenapa yang menetapkan imbalan jasa kurator hakim yang sama. "Ini pernyataan dari pejabat yang tidak tahu undang-undang," cetusnya. Karena itu, lanjut Feri, sampai kapanpun soal imbalan kurator ini akan terus diperjuangkannya. Dirinya berjanji, jika imbalan didapatkan, maka akan diberikan untuk lima yayasan yatim piatu dan kaum dhuafa yang sudah ditunjuknya. 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai bahwa fee kurator kasus pailit Telkomsel sebesar Rp. 146, 808 Miliar adalah tidak wajar. Bagi Amir, hal yang aneh bagaimana mungkin seorang termohon yang tidak pailit kemudian dibebani biaya pengurusan harta pailit dengan persentase dari total aset yang dimilikinya.

"Keputusan Mahkamah Agung  jelas menyatakan Telkomsel tidak pailit alias membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi, tidak ada pihak yang pailit. Telkomsel tidak pailit. Karena itu fee kurator yang diminta sebesar itu tidak wajar," kata Amir kepada wartawan.

Ditegaskan Amir, dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1/2013, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus tidak berlaku lagi karena berpotensi memeras perusahaan-perusahaan besar. "Aturan itu tidak berlaku lagi. Sudah saya cabut. Saya khawatir ke depan cara-cara seperti ini akan ditiru oleh orang-orang untuk melakukan tekanan kepada perusahaan-perusahaan besar yang dilihat asetnya besar, seperti Telkomsel," tegas Amir.

Sementara itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia menilai bahwa biaya untuk membayar kurator kasus kepailitan Telkomsel sebesar Rp. 146,808 Miliar adalah hal aneh. Demikian dikatakan Anggoat BRTI Ridwan Effendi di Jakarta.

Menurut Ridwan, seharusnya setelah dinyatakan menang kasasi, maka pailit itu tidak ada. "Ini logika hukum yang aneh dan tak bisa dipahami," sesal Ridwan.

Menurut Ridwan yang telah dua periode duduk sebagai Anggota BRTI ini, kejadian ini akan membuat energi operator habis untuk mengurusi masalah hukum yang tidak jelas penyelesaiannya. Apalagi bagi operator Telkomsel   ynag masih memiliki saham Merah Putih. "Mereka memiliki tanggungjawab untuk membangun infrastruktur broadband di negeri ini. Harusnya aparat penegak hukum mendukung program pembangunan nasional. Ini bukannya insentif yang didapat pelaku usaha, tetapi rongrongan demi rongrongan dengan dalih penegakan hukum dan keadilan,” tegas Ridwan.

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *