Search
Rabu 21 November 2018
  • :
  • :
stiker-taksi-online

Tranportasi Online Kini Tak Lagi Miliki Payung Hukum

MAJALAH ICT – Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Dalam putusan terbarunya, MA menyatakan Permenhub 108 adalah pemuatan ulang materi norma yang sudah pernah dibatalkan dalam Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 pada 20 Juni 2017.

Dalam putusannya, MA menyatakan Permenhub mengenai transportasi online ini tidak sah. “Dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” putus MA. Dalam gugatan ini MA hanya membatalkan 23 pasal dalam Permenhub 108.

Beberapa pasal yang dicabut itu mengatur kewajiban besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker, kelengkapan dokumen perjalanan, serta ukuran tulisan identitas kendaraan. Dengan putusan ini, maka taksi daring kembali tak memiliki payung hukum.

Pembatalan MA ini membuat persyaratan yang harus dijalankan operator maupun pengemudi transportasi online menjadi lebih ringan. Namun, status transportasi online ini bisa dirazia karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Untuk itu, merespons putusan MA, Kementerian Perhubungan mengaku akan segera menyiapkan regulasi baru untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasalnya, Permenhub 108 ini tidak akan lagi digunakan dan diganti dengan regulasi yang baru. Rencananya Permenhub yang tengah digodok itu akan rampung pada Oktober 2018.

“Target aturannya secepatnya, pak Menteri (Perhubungan) minta secepatnya sampai dengan awal bulan depan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setyadi.

Aturan baru tersebut nantinya meliputi penggunaan stiker pada taksi berbasis daring (online) serta pembatasan kuota. Alasan digantinya aturan tersebut setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut beberapa pasal dalam Permenhub 108.

“Begitu ada putusan MA, saya hari ini sudah menyusun peraturan menteri perhubungan yang baru dan hari ini sudah saya rapatkan dengan internal kita. Nanti siang kita juga akan rapat dengan Organda. Jadi, ada beberapa pasal yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Nah, yang tidak diterima tentunya tidak kita masukan kembali ke dalan regulasi yang baru ini,” katanya.

 

 




Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *