Search
Kamis 23 September 2021
  • :
  • :

Untuk Bedakan Siaran Layak Dikonsumsi, Masyarakat Didorong Melek Literasi Media

MAJALAH ICT – Jakarta. Untuk dapat membedakan siaran yang layak konsumsi dan mana yang tidak layak, masyarakat didorong untuk melek literasi media. Demikian yang diangkat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat pada kegiatan Leterasi Media di Padang.

“Kami terus berupaya untuk melakukan sosialisasi di seluruh kota dan kabupaten di Sumbar sehingga masyarakat mampu menentukan mana tontonan atau siaran yang layak dikonsumsi,” kata Wakil Ketua KPID Sumbar Afriendi. Ditambahkannya, apabila masyarakat telah memiliki literasi media membuat mereka lebih kritis dan dapat memilah siaran sehingga dalam mengonsumsi siaran tidak membabi buta dan menganggap siaran yang ada di televisi dan radio selalu benar.

Afriendi menjelaskan,  salah satu tugas KPISD adalah melakukan pengawasan terhadap siaran televisi dan radio yang ada di daerah agar layak di konsumsi oleh warga Sumbar. Dan sejauh ini, banyak laporan masyarakat yang diterima dan pihaknya telah beberapa kali melakukan peringatan terhadap kantor televisi lokal.

“Salah satu tugas kita adalah membuat masyarakat mampu memilah siaran yang mereka tonton di rumah masing-masing. Beberapa kesalahan yang dilakukan seperti tidak memblur ketika mewawancarai anak kecil dan teknis penyiaran lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, ke depan pihaknya akan melakukan penyaringan terhadap siaran televisi nasional yang akan diterima oleh masyarakat Sumbar karena perbedaaan pemahaman seperti siaran-siaran yang bertentangan dengan adat istiadat. “Seperti wanita yang menggunakan rok mini, adegan berciuman yang bertentangan dengan budaya lokal ini akan coba disaring,” imbunya.

Sementara itu, lanjutnya, Komisi I DPRD Sumbar telah meminta KPID Sumbar untuk merancang ranperda tentang penyiaran di daerah ini sehingga tata cara penyiaran dapat disesuaikan dengan budaya lokal. “Kita masih merancang hal tersebut dan ditargetkan nantinya akan kita usulkan ke Komisi I DPRD Sumbar untuk menjadi sebuah aturan daerah,” pungkas Afriendi.

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *