Search
Kamis 27 Februari 2020
  • :
  • :

YLKI Desak Kementerian Kominfo Blokir Konten Negatif Netflix

MAJALAH ICT – Jakarta. Netflix sedang ramai jadi perbincangan. Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.

Disampaikan Sudaryatmo dalam diskusi di Jakarta, Kominfo punya kewenangan untuk melakukan take down Netflix tanpa harus menunggu laporan dan keluhan dari masyarakat.

“Kewenangan take down ada di Kominfo. Seharusnya tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat, Kominfo wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan minimal menegur atau bisa take down Netflix. Jadi ancaman take down itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia,” tegasnya.

Untuk itu, Sudaryatmo mendesak Netflix harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menganjurkan masyarakat melaporkan konten-konten bermasalah di Netflix kepada Kominfo. “Seperti di Arab Saudi, siaran televisi dari Perancis menyesuaikan dengan norma yang berlaku di Arab Saudi. Seharusnya Netflix menghormati norma-norma di Indonesia,” lanjut Sudaryatmo.

Hal senada juga disampaikan Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi Indonesia. Menurutnya net neutrality yang selama ini menjadi acuan kelompok pro Netflix dan merasa berhak menikmati konten apapun di layanan video berbayar itu tidak tepat. “Faktanya net neutrality itu tidak berlaku di beberapa negara, sebut saja Cina dimana masyarakatnya tidak bisa mengakses Google maupun Facebok. Hal ini juga terjadi di beberapa negara lain,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Dan Indonesia, kata Heru, memiliki aturan seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskannya, dalam UU ITE ada ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang. ” Seperti Pasal —Pasal 27 ayat (1) dimana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian —Pasal 28 ayat (2) dimana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jadi walaupun bebas tetap ada batasan terkait konten di internet,” paparnya.

Sementara itu, Agung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan bahwa pihaknya ingin ikut mengatur konten yang ada di Netflix tersebut jika diamanahkan oleh undang-undang. “Jika memang ada proses pengawasan untuk Netflix, maka peraturan yang berlaku kurang lebih mirip seperti pengawasan terhadap TV berlangganan,” kata Agung.

Dijelaskan Agung, saat ini KPI sedang menggandeng banyak pihak untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3PSP) dan norma-norma bermasyarakat saat ini.

 

 

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *