MAJALAH ICT – Jakarta. Meluapnya informasi di tengah masyarakat pada era digital saat ini, harus diimbangi dengan hadirnya Pers yang sehat agar ekosistem informasi tetap terjaga secara kondusif. Televisi dan radio yang juga merupakan bagian dari Pers Indonesia, harus hadir sebagai penjernih informasi sehingga masyarakat terhindar dari jebakan berita palsu, hoax dan disinformasi yang rendah validitasnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, di sela peringatan Hari Pers Nasional tahun 2026.
Pada Asta Cita pertama pemerintahan Presiden Prabowo, menekankan pentingnya penguatan Ideologi Pancasila, demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan televisi dan radio juga tidak dapat dilepaskan dari usaha menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia. Sebagaimana halnya keberadaan pers yang juga menjadi pilar keempat demokrasi.
Seiring perkembangan teknologi informasi yang berdinamika demikian kuat, konsistensi lembaga penyiaran pada regulasi baik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) atau pun Kode Etik Jurnalistik menurut Ubaidillah, turut berkontribusi dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di masyarakat. Pada beberapa peristiwa politik di tanah air, misalnya, televisi dan radio telah menunjukkan komitmen atas disiplin jurnalistik agar berita yang disampaikan pada publik tetap terpercaya.
Ubaidillah mengatakan, dapat dipahami kompleksnya persoalan yang tengah dihadapi pers dan lembaga penyiaran dalam pusaran disrupsi informasi sekarang. “Menjaga ekosistem media tetap sehat dari segi konten dan ekonomi, tentulah bukan perkara yang mudah saat ini,” ujarnya. Namun demikian, kesadaran media dalam menghadirkan informasi yang kredibel dan independen, merupakan kontribusi besar dari dunia pers dalam menjaga tegaknya demokrasi bagi bangsa ini.
