MAJALAH ICT – Jakarta. Asia Development Bank (ADB) menilai Indonesia belum siap untuk bisa membangun kota pintar atau smart city. Hal itu karena infrastruktur seperti listrik, sanitasi, pengolahan air bersih telekomunikasi hingga transportasi publik belum terpenuhi dengan baik.
Demikian disampaikan Direktur Asia Development Bank (ADB) untuk Indonesia Steven R Tabor Menurut Steven, pembangunan infrastruktur pendukung kota pintar membutuhkan dana yang sangat banyak, sehingga pengembangan kota pintar di Indonesia masih tersendat-sendat. Selain itu, dibutuhkan pula model prioritas pembangunan dari pemerintah untuk bisa membangun berbagai kota pintar di Indonesia.
"Listrik masih menjadi infrastruktur pendukung nomer satu. Sanitasi di Indonesia masih perlu ada program yang besar. Ketiga air bersih, walaupun ada sistem distribusi air tapi pipa-pipa tua perlu diganti. Di kota-kota pintar itu, nantinya harus mengutamakan sistem transportasi umum," ungkap Steven.
Dijelaskannya, Indonesia memerlukan dana sedikitnya 500 miliar dolar AS untuk 10 tahun ke depan demi mewujudkan pembangunan kota pintar. "Namun saat ini, ADB hanya mampu memberikan bantuan dana sebesar 2 miliar dolar per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu diperlukan peran Pemerintah secara lebih masif untuk mencari alternatif pembiayaan untuk pembangunan kota pintar tersebut," katanya.
Steven menegaskan, perbaikan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dilakukan di Indonesia, mengingat kondisi saat ini sekitar 55 persen penduduk Indonesia bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta. ADB memperkirakan, di 2030 mendatang, sekitar dua per tiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. "Inilah sebabnya betapa pentingnya kota. Namun ada tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, selain harus menjadi mesin pembangunan ekonomi. Bagaimana menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni dan memenuhi kebutuhan dasar," pungkasnya.
