Search
Selasa 25 Juni 2024
  • :
  • :

Alih-alih Dianggap Merugikan Negara, Revisi PP Ternyata Bikin Devisa Hemat 200 Miliar Dolar AS

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika merespon perubahan teknologi dan skema bisnis penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih ter-konvergensi serta tanggapan masyarakat terhadap potensi kerugian negara, adanya mal-administrasi, pengabaian hak informasi publik, juga penilaian pelayanan yang diskriminatif. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Kominfo terhadap industri telekomunikasi, untuk kemudian perlu ditempatkan dalam konstruksi dan kepatutan regulasi.

"Untuk mengawal kepentingan negara dan rakyat khususnya pengelolaan sumberdaya alam terbatas yaitu spektrum frekuensi radio agar tidak dimonopoli maupun tidak efisien utilisasinya untuk kepentingan pelayanan umum, maka pemerintah melalui Kominfo memastikan kontribusi USO menjadi platform utama untuk membuat menjadi terjangkau dan terlayaninya wilayah-wilayah yang tidak layak secara komersial, yang saat ini telah dilengkapinya seluruh paket program Palapa Ring pada akhir bulan September 2016," demikian dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza.

Mengenai revisi Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) No 52 dan No.53 tahun 2000, Noor Iza menjelaskan bahwa upaya ini merupakan proses perubahan dari peraturan existing yang memerlukan re-alignment kepada ketentuan dan peraturan yang sangat penting untuk dilakukan. Misalnya, Network Sharing, sudah terjadi dan menjadi fundamental dalam penyelenggaraan telekomunikasi selama ini baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

"PP 52 dan PP 53 dilakukan re-alignment dari sisi bagaimana network sharing spektrum frekuensi dilakukan sehingga terjadi perhitungan yang benar, transparan dan memang yang seharusnya.  Dalam  PP 52 dan PP 53 saat ini, pihak-pihak yang melakukan sharing spektrum, operator A memberikan sharing spektrum kepada operator B, maka operator B membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) yang sama sebagaimana operator A, sehingga terjadi duplikasi pengenaan BHP untuk objek yang sama. Oleh karena itu dilakukan realignment terhadap ketentuan ini," urainya.

Ditambahkannya, salah satu yang menjadi fokus pembangunan telekomunikasi adalah perluasan layanan, efisiensi industri dan peningkatan kualitas layanan, serta memeprhatikan daya beli masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Network Sharing merupakan hal alamiah yang tentu akan terjadi dalam proses bisnis untuk dapat mencapai fokus pembangunan tersebut. Dengan network sharing maka negara akan mendapat benefit dari penghematan devisa karena akan terjadi efisiensi sekitar USD 200 Milyar. 

"Dalam tatanan industri telekomunikasi juga harus mengedepankan non discriminatory, equal treatment, fairness dan transparency. Satu operator tidak diperbolehkan memberikan perlakuan lebih istimewa kepada operator tertentu lainnya daripada operator-operator yang lain. Oleh karena itu pola network sharing akan memberikan keuntungan manfaat yang fair antar operator yang melakukan sharing. Revisi PP tidak mengesampingkan hal tersebut, dan justru memberikan ruang yang tepat dan memungkinkan apabila terdapat dua atau lebih operator melakukan konsolidasi baik konsolidasi perusahaan maupun konsolidasi infrastruktur," lanjut Noor.

Diungkapkannya, saat ini proses revisi PP memang berada di Kemenko Perekonomian, Hal ini penting karena dengan keberadaan di Kemenko Perekonomian menjadi pijakan agar tidak bias, tidak pro kepada Kemkominfo, serta berperspektif lebih luas baik aspek fiskal, investasi serta hubungan antar lembaga secara tepat. Munculnya pemahaman bahwa regulasi-regulasi yang baru dipersiapkan ini akan membuat persaingan menjadi tidak sehat, namun sesungguhnya rencana regulasi tersebut justru dimaksudkan untuk melakukan penataan yang tepat sehingga tercapai kondisi persaingan usaha yang sehat dan memposisikan masyarakat mendapat manfaat yang besar dari tatanan tersebut. 

Sering menjadi perbincangan akhir-akhir ini kalau rencana regulasi akan merugikan negara dari sisi pendapatan dividen atau pendapatan lainnya, Noor menampiknya, Katanya, rencana regulasi yang dipersiapkan bersama-sama tidaklah demikian. Dicontohnya, misalnya dari sisi perhitungan biaya interkoneksi yang di satu sisi ada penurunan sekitar 26 persen akan membuat PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) mengalami penurunan beban interkoneksi yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Hal ini tentu menjadi manfaat bagi Telkom di mana pada tahun 2016 ini beban interkoneksi yang harus dibayarkan kepada penyelenggara lain meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pelanggan Telkom lebih banyak melakukan panggilan keluar ke operator lain dari pada sebaliknya.

"Penurunan biaya Interkoneksi tentunya dalam jangka waktu tertentu akan diikuti penyesuaian tarif retail dan kondisi ini biasanya diikuti dengan peningkatan panggilan atau layanan teleponi dari pelanggan sehingga pendapatan tetap tidak menurun dan bahkan sangat berpotensi naik. Juga saat ini masyarakat telah banyak memanfaatkan aplikasi media sosial untuk berkomunikasi, sehingga rencana regulasi telekomunikasi tersebut tentunya dapat memberikan tambahan gairah dalam pemanfaatan layanan teleponi," kata Noor.