Search
Minggu 16 Juni 2024
  • :
  • :

Anggota Parpol dan Suka Minta Fasilitas, Anggota KPI Pusat Dinilai Melanggar Etika

MAJALAH ICT – Jakarta. Meski jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tinggal menanti pelantikan Anggota baru KPI Pusat yang sudah ditetapkan Paripurna DPR RI, ada pengumuman penting yang disampaikan Dewan Kehormatan KPI menyangkut Anggota KPI Pusat. Dewan Kehormatan PKI  telah memutuskan bahwa Azimah Subagijo telah melanggar etika selaku komisioner lembaga tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan KPI yang juga anggota Komisi I DPR RI, Supiadin. “Sudah kami serahkan keputusan tersebut. Jadi ditanyakan saja kenapa mereka belum mengumumkan meski hari ini, masa jabatan mereka berakhir,” kata Supiadin. Ditambahkannya, Dewan Kehormatan KPI sudah mengambil keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah seorang anggota KPI, Azimah Subagijo.

Supiadin menjelaskan, Dewan Kehormatan sendiri memandang perlu mengambil  keputusan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Azimah meski Dewan Kehormatan menyadari bahwa masa tugas anggota KPI lama telah berakhir. ”Kami tetap perlu mengambil keputusan sebagai pembelajaran bahwa apa yang telah dilakukan Azimah adalah salah dan tidak boleh lagi terulang di masa datang sehingga anggota-anggota KPI yang baru tidak melakukan pelanggaran yang sama,” tambahnya.

Ke depannya, sebagai Ketua Dewan Kehormatan meski ad hoc dan sebagai anggota Komisi I, Supiadin mengharapkan anggota KPI dapat bekerja profesional, proporsional dan independen menjalankan tugasnya mengawasi siaran televisi. “Ini agar semua berkualitas khususnya dalam siaran yang  terkait gerenasi muda dan bisa menilai secara proporsional, profesional dan independen dalam mengambil setiap keputusan,” tegasnya.

Disebutkan, Azimah dinilai melanggar etika terkait adanya pelanggaran UU dimana Azimah diketahui sebagai kader partai politik yaitu PKS dan juga  tercatat sebagai pengurus MKGR yang merupakan sayap Partai Golkar. Anggota KPI seharusnya independen. Azimah juga dilaporkan oleh LSM karena dianggap kerap menyalahgunakan jabatan dengan terkait  fasilitas dari industri televisi.