MAJALAH ICT – Jakarta. Serangan hacker Indonesia yang tergabung dalam Anonymous Indonesia ke situs-situs Australia, dituding pihak Australia didukung pemerintah. Demikian seperti ditulis The Sydney Morning Herald (SMH) mengutip pernyatan David Hill, Professor of Southeast Asian Studies di Murdoch University.
Menurut Hill, seperti dikutip SMH, Indonesia memang memiliki tradisi kuat untuk menggunakan internet sebagai alat politik setelah era jatuhnya mantan Presiden Soeharto. Namun, katanya, nampaknya hacker yang meretas situs Australia termasuk Rumah Sakit Umum Brisbane dan kelompok pendukung Kanker Anak-anak terafiliasi dengan pemerintah. Hal itu diketahui bahwa para hacker didukung oleh Bimo Septiawan yang berasal dari Indonesian Cyber Army.
![""]("../tinymcpuk/gambar/image/hacker_retas.jpg")
Sementara itu, para hacker menolak jika disebut mempunyai relasi dengan pemerintah. "Kami melakukannya berdasar nasionalisme. Kami merasa solider untuk bertahan karena aksi-aksi Australia mengyadap informasi vital negara kami," katanya.
Sebagaimana diketahui, para hacker yang menamakan dirinya Anonymous Indonesia menginformasikan telah merusak 200-an situs Australia sebagai jawaban atas laporan mata-mata yang dilakukan pihak Australia. Dalam situs yang dirusak, yang nampaknya dipilih secara acak, ditinggalkan tulisan "Hentikan memata-matai Indoensia (Stop Spying on Indonesia)".
Belum jelas apakah aksi ini akan berlanjut atau tidak. Jika berlanjut artinya, bukan tidak mungkin akan terjadi cyberwar. Dan Indonesia, seperti dilaporkan Akamai, merupakan negara pertama di dunia yang sering melakukan penyerangan di dunia cyber ini.
Soal penyadapan, setelah sebelumnya dikabarkan komunikasi pemerintah RI disadap pihak Amerika Serikat, kini situs harian The Australian menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).
Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University’s Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.
Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sidney Morning Herald pada 29 oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya.
Sebelum isu penyadapan satelit Palapa, beredar juga informasi bahwa komunikasi Indonesia ternyata selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik Pemerintah Singapura. Singtel yang memiliki 35% saham di Telkomsel ini, disebut oleh Edward Snowden intelijen AS yang menjadi whistleblower, memfasilitasi akses bagi badan-badan intelijen yang mencakup telepon dan lalu lintas internet.
Seperti diberitakan juga oleh Sydney Morning Herald (SMH), apa yang dilakukan SingTel adalah bagian dari kemitraan antara badan-badan intelijen negara, yang meluas ke rekan Inggris dan Amerika, untuk memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE). SEA-ME-WE-3 merupakan kabel serat optik telekomunikasi bawah laut yang selesai pada tahun 2000 dengan panjang 39.000 km.
Menurut SMH, berdasar data dari intelijen Australia didapat informasi bahwa Singapura bekerja sama dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang dibawa oleh kabel SEA-ME-WE-3 kabel. Badan nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel SEA-ME-WE-3 yang mendarat di Perth.
Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Dan praktik ini, disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.
Program penyadapan yang dilakukan untuk memanen data dari email, pesan instan (instan messaging), telepon password dan sebagainya, yang dilakukan dari lalu lintas data melalui kabel serat optik bawah laut diketahui berkode sandi TEMPORA. TEMPORA merupakan program intersepsi yang dimotori Inggris melaluiGovernment Communications Headquarters (GCHQ).
Edward juga mengungkapkan bawah, National Security Agency (NSA) Amerika Serikat juga telah menyusup ke dalam perusahaan telekomunikasi besar Cina dan raksana internet, Pacnet.
Menyusul tidak amannya penggunaan kabel bawah laut dan juga aplikasi yang berbasis di Amerika Serikat, pemerintah India dikabarkan akan menutup layanan email berbasis di Amerika Serikat, termasuk juga pengguna komputasi awan (cloud computing). Dan yang sangat jelas, pemerintah akan menghentikan penggunaan google mail (GMail) dalam komunikasi resmi pemerintahan termasuk oleh pegawai pemerintahan.
