Search
Jumat 21 Juni 2024
  • :
  • :

Badan Siber Nasional akan Cegah dan Perangi Cyber Terorisme

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah kian dekat untuk menghadirkan Badan Siber Nasional. Dan salah satu alasan terbentuknya badan ini adalah fungsi lembaga ini untuk mencegah dan memerangi terorisme di wilayah siber atau cyber terrorism. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dijelaskan Wiranto, dirinya mengingat saat dua minggu setelah menjabat sebagai Menko Polhukam, hadir di Bali dalam pertemuan mengenai terorisme. Dalam pertemuan International Meeting on Counter-Terrorism (IMCT) di Nusa Dua, Bali, semua berbicara mengenai bagaimana memerangi terorisme, mencegah pembiayaan terorisme dan bagaimana terorisme telah memasuki wilayah siber.

“Hampir semua negara membicarakan bagaimana kegiatan terorisme telah masuk ke wilayah cyber. Bagaimana komunikasi mereka, cara melatih dan merakit bom, bagaimana mereka melakukan transaksi, itu semua melalui cyber itu,” katanya. Dan Wiranto juga mengingat bahwa banyak negara lain di dunia sudah punya badan yang dibentuk untuk menanggulangi potensi aksi terorisme. Sementara Indonesia masih belum punya, dan bahkan masih parsial dan sporadis dalam menanggulangi masalah terorisme.

Diakui Wiranto, memang sudah ada sejumlah badan cyber di kementerian dan lembaga di dalam negeri. Hanya saja, kata dia, masih butuh satu badan baru yang menaungi, mengkoordinasikan badan-badan cyber tersebut. “Negara lain sudah begitu maju menempatkan cyber sebagai aktivitas utama di negara mereka. Dua bulan pertama jadi menteri, saya sudah melihat bahwa di negara lain masalah-masalah yang menyangkut cyber ini sudah menjadi satu masalah utama. Nah saya melihat kita Indonesia masih parsial atau sporadis,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, Badan Siber Nasional akan menyatukan kegiatan penanggulangan terhadap serangan cyber. “Secara nasional yang menyatukan kegiatan cyber, yang dapat memproteksi kegiatan cyber secara nasional untuk melawan cyber attack yang luar biasa di Indonesia itu belum ada,” kata dia. Dan keberadaan lembaga ini, katanya lagi, sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada November 2016 lalu. Hanya saja, belum ia sampaikan ke publik lantaran masih ada sejumlah hal yang masih perlu disiapkan.

“Ahamdulillah sekarang sudah disetujui dan diizinkan Presiden, dan sebenarnya bukan sekarang tapi sudah dua bulan lalu ya. Sudah disetujui tapi kita kan masih mencoba bagaimana membangun ini tanpa biaya yang sangat besar. Karena kalau kita membeli peralatan lagi kan akan habis untuk biaya yang besar. Demi menyiasati kebutuhan anggaran yang besar tersebut, Basinas akan menyatu dengan Badan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Itu sudah diputuskan bahwa kita akan berdayakan lembaga sandi negara untuk menjadi embrio dari Basinas ini. Mereka sudah punya personel yang terlatih, sudah punya kantor, dan sudah punya perlengkapan, peralatan,” pungkasnya.