MAJALAH ICT – Jakarta. Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa akan dibutuhkan sekitar Rp. 278 triliun untuk membangun pita lebar atau broadband di Indonesia. Rencana pembangunan ini akan mulai dijalankan pada kuartal pertama 2015. Dan untuk mengimplementasikannya, Kominfo tidak bisa berjalan sendiri dan akan menggandeng operator telekomunikasi.
"Kalau ditanya berapa biaya yang dibutuhkan, kira-kira Rp 278 triliun. Kita jalankan pada kuartal pertama tahun 2015. Untuk infrastrukturnya, Kominfo tentu tidak akan berjalan sendiri. Karena rencananya akan digandeng pula pihak ketiga seperti operator," katanya.
Dalam pandangan Rudiantara, operator harus diberikan intesif. "Harus fair dong, tidak bisa para penyelenggara membangun kalau tidak ada intensifnya. Ini situasinya memang tidak mudah. Terlalu banyak insentif nanti dikira pro asing, karena penyelenggara jaringan dan seluler banyak asing. Kalau kita punya affirmative action kenapa tidak kita berikan saja pada Telkom sebagai operator milik Indonesia," ungkapnya.
Menurut Rudiantara, infrastruktur internet di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Program broadband merupakan salah satu cara meratakan infrastruktur internet di Indonesia mulai dari desa hingga ke perkotaan. Namun memang disesuaikan dengan karakteristik daerah Indonesia yang beragam. "Namun begitu, tidak bisa disamakan antara desa dan kota. Kalau di kota, beberapa homepass dan gedung perkantoran harus dilewati kecepatan internet 100 Mbps," ujarnya.
Diungkapkannya juga, tugas besar yang diemban oleh Kementerian Kominfo ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Broadband Plan ini perlu mendapatkan perhatian untuk menyokong program pemerintah lainnya seperti e-Government atau e-Health. Bila tidak lewat APBN, katanya, maka akan ada PPP (public private partnership). Dengan skema tiga tahun pertama lewat operator dan sisanya baru dikerjakan oleh pemerintah.
