Search
Rabu 22 Mei 2024
  • :
  • :

Belum Dipasarkan dan Dimonetisasi, Industri Kreatif Digital Indonesia Belum Maksimal

MAJALAH ICT – Jakarta. Industri kreatif digital Indonesia saat ini dinilai Kadin belum maksimal. Hal itu karena industri kreatif ini belum dipasarkan dan dimonetisasi secara maksimal. Demikian pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam dalam Talk Show di Jakarta.

Menurut Johnny, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bermain  di industri kreatif digital karena banyak menghasilkan konten kreatif dan pasar yang besar. "Saya melihat Industri kreatif digital di Indonesia belum menonjol. Ini karena belum dipasarkan dan dimonetisasi dengan maksimal. Selama belum dipasarkan dan dimonetisasi dengan baik, akan kalem-kalem saja," katanya. 

Ditegaskan Johnny, industri kreatif digital berpotensi mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Karena itu Johnny menyarankan, pemerintah mendatang untuk memberikan perhatian yang lebih kepada sektor infrastruktur Telekomunikasi, informasi dan Komunikasi (TIK) dengan lebih mendorong perannya menumbuhkan perekonomian dengan tidak hanya memandang sebagai pbyek  pajak.

"Kita tahu penetrasi broadband akan signifikan meningkatkan perekonomian suatu negara. Kalau semangatnya mencari pendapatan negara bukan pajak, tidak  tercapai semua itu. Kita harus percaya dengan konsep membangun ekosistem TIK akan menurunkan banyak manfaat bagi perekonomian. Istilahnya, pemerintah menikmati nanti di belakang, bukan di depan," katanya.

Sementara itu, Menurut Chief Innovation and Strategy Officer (CISO) Telkom Group, Indra Utoyo kondisi industri kreatif di Indonesia sudah ketinggalan 30 tahun di belakang dari kiblatnya, Silicon Valley. "Kalau juara dunia Badminton, kita bisa ciptakan karena kita ada banyak ‘penggagasnya’. Tapi untuk menciptakan startup sekelas silicon valley, itu masih sulit," ujarnya.

Menurutnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan agar industri kreatif bisa tumbuh dan terbentuklah silicon valley ala  Indonesia. "Setidaknya, wajib ada budget riset dan pengembangan sebesar 1 persen dari total anggaran. Selain itu pemberian insentif pajak, serta kapasitas," katanya.