Belum Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2017, 57 Perusahaan Telekomunikasi Terancam Dicabut Izinnya

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan, berdasarkan data penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi dari 438 penyelenggara telekomunikasi, masih terdapat 57 penyelenggara yang belum melaksanakan penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait dengan Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan beberapa surat, meliputi Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tanggal 5 Maret 2018 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 5 Mei 2018 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017 dan Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017.

Menurut Plt Biro Humas Kementerian Kominfo Nooriza, adapun dokumen yang belum disertakan dalam laporan meliputi laporan Keuangan (unaudited) serta Surat Pernyataan Tidak Diaudit, laporan auditor independen (audited), Chart of Account (Daftar Akun), General Ledger (Buku Besar) terkait pendapatan perusahaan, Trial Balance (neraca percobaan/neraca saldo) dan/atau Working Profit and Loss (WPL) dan Bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi.

“Dokumen tersebut di atas dapat disampaikan melalui website dengan alamat https://ditdal.net/bhp dan apabila penyelenggara sudah melakukan penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, mohon segera melakukan konfirmasi kepada Dwi Saputre (0858-57907808) dan surat teguran ketiga penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi tersebut dan publikasi ini dapat diabaikan,” kata Nooriza dalam keterangan tertulisnya.

Ditambahkannya, “Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.”

Berikut daftar nama penyelenggara telekomunikasi yang belum melaksanakan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017.