Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

BHP Frekuensi Smart Telecom di 2,3 GHz Belum Ditentukan Kominfo

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan uji publik rencana memindahkan operator Smart Telecom dari rentang frekuensi 1,9 GHz ke 2,3 GHz. 1,9 GHz yang ditempati teknologi PCS ditengarai menginterferensi frekuensi 2,1 GHz atau 3G UMTS. Tempat baru bagi Smart Telecom di 2,3 GHz mendapatkan alokasi cukup besar, 30 MHz TDD, yang dapat disamakan dengan 15 MHz FDD. Lalu berapa Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi yang harus dibayarkan Smar Telecom kepada negara?

Dari dokumen Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz. Dalam Rancangan tersebut, angka pasti berapa yang harus dibayarkan Smart Telecom belum jelas.

Namun begitu, diuraikan pada Pasal 7 ayat (1) "Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330 – 2360 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan". Sementara pada ayat (2) dinyatakan "Biaya Hak Penggunaan untuk Izin Pita Frekuensi Radio terdiri dari biaya nilai awal (up-front fee) dan Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio tahunan berdasarkan hasil seleksi pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2360 – 2390 MHz yang telah disesuaikan dengan netral teknologi dan jenis Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler". Ini artinya, Smart Telecom akan dikenakan BHP sesuai frekuensi yang diduduki sebesar 30 MHz TDD dan dikenakan up front free dan biaya tahun untuk mendapatkan frekuensi tersebut.

Hanya saja, ketentuan di Pasal 9 menekankan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai realokasi pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz pada rentang 1903,125 – 1910 MHz berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan besaran serta mekanisme pembayaran kewajiban Biaya Hak Penggunaan untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri." Artinya, akan ada Peraturan Menteri lainnya yang mengatur angka pasti berapa yang harus dibayarkan Smart Telecom nantinya. 

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, perpindahan Smart Telecom dilakukan karena berdasar monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukenali potensi gangguan yang merugikan (harmful interference) yang diakibatkan oleh penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 terhadap penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan Universal Mobile Telecommunication System.

"Maka sebagai upaya pembinaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bermaksud mengatur realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, dinyatakan bahwa salah satu dasar dilakukannya realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai upaya pencegahan gangguan yang merugikan (harmful interference) frekuensi radio," papar Ismali dalam keterangan tertulisnya.