Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Blok 11 dan 12 Frekuensi 3G Siap Dilelang, Namun…

MAJALAH ICT – Jakarta. Saat proses akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia (AXIS) oleh PT XL Axiata (XL), pemerintah mengambil 5 MHz yang dialokasikan untuk AXIS dan 5 MHz yang dialokasikan untuk xL direntang frekuensi 3G. Dengan begitu, proses merger yang seharusnya memberikan frekuensi sebesar 25 MHz total, kemudian tersisa hanya 15 MHz yang diberikan pada XL.

Dalam keputusan awal, pemerintah mencabut alokasi Axis di blok 12 dan mengurangi frekuensi XL di blok 8. Sehingga, frekuensi yang ada hanya di blok 9, 10, dan 11. Namun begitu, kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan alokasi pada XL blok berdampingan di 8, 9 dan 10.

Menurut Anggota BRTI M. Ridwan Effendi, perubahan itu sesuai dengan sesuai dengan KM 592 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan menteri No 1192 tahun 2013. "Benar bahwa XL mendapatkan blok 8, 9, dan 10 untuk 3G. Ini sesuai dengan KM 592 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan menteri No 1192 tahun 2013 tentang penetapan alokasi pita frekuensi radio hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radi 2,1 GHz," kata Ridwan. Dengan keputusan tersebut, maka frekuensi yang kosong dan siap untuk dilelang adalah blok 11 dan 12.

Ditambahkan Ridwan, XL masih diberikan waktu hingga Oktober mendatang untuk memanfaatkan blok frekuensi yang lama. "Sesuai aturan akan diberikan waktu empat bulan sejak putusan dikeluarkan pada Juni 2014. Sedangkan blok 11 dan 12 akan dilelang," ungkapnya.

Meski siap dilelang, persoalan interferensi masih mengganjal apakah ada pemain telekomunikasi 3G yang saat ini ada seperti Tekomsel, Indosat, Hutchison 3 Indonesia (3) serta XL sendiri akan berminat mengisi blok tersebut. Dan nampaknya pemerintah bisa membaca gelagat yang bakal muncul. Karena itu, Kementerian Kominfo di waktu bersamaan juga sedang menyiapkan rencana menggusur Smart Telecom yang menghubuni frekuensi 1900 MHz untuk dipindah ke 2,3 GHz. 

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, perpindahan Smart Telecom dilakukan karena berdasar monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukenali potensi gangguan yang merugikan (harmful interference) yang diakibatkan oleh penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 terhadap penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan Universal Mobile Telecommunication System.

"Maka sebagai upaya pembinaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bermaksud mengatur realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, dinyatakan bahwa salah satu dasar dilakukannya realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai upaya pencegahan gangguan yang merugikan (harmful interference) frekuensi radio," papar Ismail.

""