Search
Rabu 17 April 2024
  • :
  • :

BPKP Dinilai Tidak Berhak Nyatakan IM2 Merugikan Negara

MAJALAH ICT – Jakarta. Sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto, menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), berlanjut. Dalam sidang hari ini, dihadirkan dua saksi masing-masing dari Kejaksaan Agung dan ahli hukum acara PTUN dari Universitas Indonesia. 

Saksi pertama Muhtadi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung. Di majelis hakim, Muhtadi mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung memang sedang melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang melibatkan IM2. Sebagai kelengkapan penyidikan, kejaksaan meminta BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara. BPKP menyerahkan hasil penghitungan tersebut pada 31 Oktober 2012 dan diterima kejaksaan pada 9 November 2013. "Tugas BPKP hanya melakukan penghitungan dan jaksa yang menentukan apakah terjadi kerugian negara atau tidak,” jelas Muhtadi.

Sementara itu, saksi lainnya adalah Anna Erliyana, pengajar Hukum Acara di Fakultas Hukum UI. Menurut Guru Besar UI ini tugas BPKP adalah sebagai auditor internal pemerintah. Pihak yang bertanggung jawab atas hasil penghitungan tersebut adalah pihak yang meminta BPKP melakukan penghitungan.

"Jika mereka diminta untuk menghitung dan sudah selesai menghitung, maka penanggung jawab sepenuhnya adalah mereka yang menyuruh BPKP menghitung," jelas Anna. Meski bersifat independen dan tidak diganggu gugat siapapun, kata Anna, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menentukan kerugian negara dari perusahaan nonpemerintah atau swasta adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).