MAJALAH ICT – Jakarta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengklaim paling siap untuk penerapan branchless banking, kendati Bank Indonesia (BI) kemudian mengarahkan konsepnya menjadi mobile payment services(MPS). Seperti dikatakan Kepala Divisi Dana dan Jasa BRI Widodo Januarso, kepada wartawan di Jakarta.
“BRI menurut saya paling siap lah,” kata Widodo. Menurutnya, saat ini perseroan memiliki sekitar 40 juta nasabah, yang bisa diberdayakan menjadi agen perbankan dalam perluasan akses layanan keuangan kepada masyarakat, utamanya di daerah-daerah terpencil sesuai dengan cita-cita Financial Inclusion (Inklusi Keuangan). "Dari 40 juta nasabah, tidak usah jauh-jauh, 5% saja lah jadi agen, itu sudah siap,” tambahnya.
Dalam proyek uji coba branchless banking atau MPS yang digelar BI pada medio Mei lalu, dan rencananya akan selesai pada November tahun ini, BRI menawarkan produk hybrid T-Bank dan mengandalkan 14 agen yang dipilih dari nasabah individual Kupedes BRI, mitra payment point BRI dan Plasa Telkom. Lokasi yang dipilih perseroan antara lain Kecamatan Ayah, Sempor dan Karanggayam di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah serta Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
T-Bank sendiri, sebagai produk yang ditawarkan dalam uji coba branchless banking ini, merupakan produk berbasis nomor HP yang dikembangkan BRI bersama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Saldo maksimal untuk rekening T-Bank yang adalah nomor HP dari anak usaha Telkom yakni Telkomsel, registrasinya dilakukan melalui HP sebesar Rp1 juta, sementara untuk yang lewat agen sebesar Rp5 juta.
Kesiapan BRI nampaknya juga akan didukung dengan rencana pemanfaatan satelit sebagai tulang punggung jaringan komunikasi BRI. Apalagi, Pemerintah telah menunjuk BRI untuk mengambil alih penggunaan slot satelit 105,5 BT yang selama ini dipakai Indosat. Penetapan BRI ini diketahui dari Hasil Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertahanan akan menggunakan sebagai kapasitas transponder satelit BRI untuk operasi strategis.
Dalam Rapat yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah memberi arahan untuk menyelesaikan masalah slot orbit satelit. Tifatul menjelaskan bahwa Indosat sebagai operator yang diberi izin untuk menggunakan slot orbit satelit geostasioner tidak serius memanfaatkannya. Jika slot tersebut tidak segera diisi, maka Indonesia akan dianggap melanggar ketentuan internasional. Dijelaskan Tifatul, satelit Indosat pada slot tersebut akan de-orbit paling lambat Januari 2014. Mengingat keterbatasan waktu pemerintah memutuskan mencabut izin penggunaan dari Indosat dan memberikannya kepada BRI.
Ketentuan yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dalam resolusi 49 dapat mengakibatkan hak Indonesia untuk filling satelit dapat dicabut. Slot orbit tersebut menurut Tifatul pernah hilang pada 2007 namun berhasil direbut kembali dalam sidang internasional World Radio Conference (WRC) di Jenewa, Swiss.
Keinginan pemerintah, disambut Dirut BRI Sofyan Basyir. Sehingga diusulkan agar segera dilakukan percepatan pengadaan lebih awal. Menurutnya percepatan tersebut akan menjadikan harga menjadi lebih efisien. Bagi BRI yang harus menggelontorkan Rp. 200 miliaran per tahun, meluncurkan satelit dirasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi, satelit juga dapat dipakai oleh perusahaan lain, termasuk juga Kementerian Pertahanan.
