MAJALAH ICT- Jakarta. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memilih Bali sebagai wilayah percontohan untuk investasi industri telekomunikasi. Demikian dikatakan Anggota BRTI Riant Nugroho.
Menurut Riant yang menghasilkan begitu banyak buku mengenai kebijakan publik ini, dipihnya Bali hal itu karena pemerintah daerahnya relatif tidak menghambat pembangunan menara seluler. Memang diakui, beberapa tahun lalu Kabupaten Badung memang tidak pro investasi dengan mengeluarkan Perda Tower, tetapi saat ini sudah berubah.
Karena itu, Riant berharap Pemda lainnya mencontoh dalam hal mempermudah perizinan dan manajemen menara. "Di Bali Tidak ada perda yang mengganggu. Kehendak untuk mendukung operator tinggi," ucapnya. Kondisi tersebut, katanya, berbeda jika dibandingkan dengan perizinan di daerah lain. "Hasil riset BRTI menemukan setidaknya ada 14 pungutan menara yang memberatkan operator," ungkapnya.
Dijelaskan Riant, Pemda-Pemda saat ini banyak yang mengenakn pungutan tinggi bagi penyelenggara atau operator telekomunikasi. Seperti, di Sulawesi Selatan, iuran menara ditetapkan sebesar 2% dari nilai jual obyek pajak (NJOP), padahal pusat menetapkan maksimal 2%.
Hal ini menyebabkan biaya investasi khususnya terkait dengan regulasi menjadi tinggi. "27% dari total pendapatan penyelenggara telekomunikasi. Di negara lain, seperti Singapura, rata-rata hanya 10%," sesalnya.
