MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menjawab tudingan adanya pendapat di masyarakat dan DPR mengenai pembelian satelit BRI yang dinilai sebagai skandal karena penandatanganan kontrak yang dilakukan sebelum pergantian pemerintahan atau pemilihan presiden. Menurut Dahlan, keputusan itu diambil karena sekarang memang saatnya untuk memutuskan.
"Pembicaraannya sudah dua tahun yang lalu. Nah kalau sekarang tidak diputuskan, 5 tahun lagi juga belum tentu bisa jadi,” kata Dahlan. Ditandasnyakannya, pembelian satelit oleh BRI karena hal itu memang dibutuhkan BRI dalam menunjang operasionalnya. Dahlan membandingkan BRI dengan bank asing di negara tetangga. “Kalau di Tiongkok atau India itu tidak perlu karena dia daratan, semua bisa diatasi dengan fiber optik. Beda dengan kita yang kepulauan begini besar,” lanjutnya.
Mengenai tudingan miring yang mampir mengenai pembelian satelit bRI, Dahlan melihat hal itu sudah bukan soal pro kontra, tapi mengarah ke fitnah. "Ini bukan pro-kontra, tapi fitnah sebab pro-kontra itu tidak begitu,” tandasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute melihat adalah hal wajar jika ada pertanyaan di masyarakat mengenai BRI yang akan meluncurkan satelit. "Secara kebutuhan, mungkin benar BRI butuh satelit. Tapi, satelit adalah teknologi tinggi, sehingga harus ada roadmap bagi BRI yang bukan pemain telekomunikasi untuk membangun dan meluncurkan satelit," kata Heru.
Ditambahkannya, BRI perlu menjelaskan pada publik bagaimana dengan rencana penempatan stasiun bumi, kemudian SDM untuk operasional dan pemeliharaan satelit. "Sebenarnya dari proses penunjukkan dari Kementerian Kominfo ke MoU penandatangan peluncuran satelit, terlalu cepat. Karena biasanya butuh waktu lama. Ini artinya, rencana BRI meluncurkan satelit telah diplot sejak lama," pungkasnya.
