Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Dalam Pilih Menkominfo, Jokowi Perlu Lihat Rekam Jejak

MAJALAH ICT – Jakarta. Dalam memilih Menteri Komunikasi dan Informatika mendatang, pemerintah di bawah Joko Widodo – Jusuf Kalla perlu melihat rekam jejak dari para calon Menkominfo yang sekarang ini sudah mulai digadang-gadang oleh banyak pihak. Demikian saran itu disampaikan Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala.

"Sebelum memutuskan memilih siapa Menkominfo, perlu dilihat rekam jejaknya. Jangan terpengaruh dengan gencarnya pengusulan nama oleh kelompok tertentu," kata Kamilov. Hal ini, kata Kamilov, penting karena banyak pengusul tersebut punya kepentingan. "Saya melihat ada nama-nama titipan yang diapungkan, yang nantinya menjadi sandera kepentingan dari lembaga maupun pengusul calon tersebut jika terpilih menjadi Menkominfo," katanya menganalisis.

Mengenai rekam jejak, Presiden mendatang perlu melihat apakah calon yang diapungkan dan akan dipilih mempunyai sandera dengan masalah hukum atau tidak. "Ada beberapa nama yang saat ini dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan," ungkapnya. Meski proses penentuan bersalah atau tidak ditentukan pengadilan, dikhawatirkan jika kemudian ada penetapan tersangka, maka hal itu akan menggangu kinerja Kementerian Kominfo. "Cek saja berita-beritanya siapa saja yang sedang dalam pemeriksaan, ada kasus MPLIK hingga tudingan penggunaan frekuensi secara ilegal," ucapnya.

Sebelumnya, Kamilov juga menyatakan bahwa ke depan dibutuhkan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengerti teknologi, regulasi dan juga profesional. "Menterinya harus mengerti perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang cepat. Jika tidak mengerti, saya khawatir kebijakan yang diambil akan salah, atau dibohongi bawahan," kata Kamilov.

Selain itu, tambahnya, harusnya Menkominfo juga mengerti dan mengikuti perkembangan regulasi telekomunikasi, regulasi menyangkut teknologi informasi. "Regulasi itu juga menjaid bagian yang sulit dan lama dipelajari. Kalau Menterinya tidak mengerti regulasi industri ini, maka dia perlu belajar lama. Padahal, sejak awal didengang-dengungkan bahwa kabinet mendatang begitu dilantik akan segera bekerja bahkan berlari. Kalau belajar dulu ya ketinggalan nantinya," tegas Kamilov.

Hal lainnya, menurut lelaki yang aktif sebagai Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) ini, Menkominfo mendatang harus profesional, bukan dari operator maupun partai politik. "Kalau dari operator, begitu jadi Menteri akan berpihak pada operator tertentu. Diharapkan juga tidak dari partai politik melainkan profesional dan pernah bekerja dan mengetahui bisnis dan tantangan industri ini," ujarnya.