MAJALAH ICT – Jakarta. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menyikapi ramainya kebocoran dan potensi peretasan, pemerintah mencabut lebih dari 100 ribu komputer yang digunakan pegawai negeri sipil dari koneksi internet. Langkah yang diambil Infocomm Development Authority (IDA) pemerintah Singapura ini, telah dimulai dan akan selesai pada Mei-Juni tahun depan.
Dalam sebuah memo internal yang diperoleh The Strait Times, langkah ini disebut-sebut sebagai cara massal untuk menjaga keamanan jaringan dan mengurangi kemungkinan jatuh korban akibat peretasan.
"Pemerintah Singapura secara berkala mengkaji keamanan IT untuk membuat jaringan IT lebih aman. Kami telah mulai memisahkan akses internet dari tempat kerja petugas pelayanan publik, dan akan melakukannya untuk sisa petugas lainnya selama periode satu tahun."
Meski komputer kantor tidak terkoneksi ke internet, pegawai negeri sipil di sana akan tetap diizinkan untuk mengakses web pada tablet dan smartphone pribadi, namun pegawai negeri kabarnya akan dilarang meneruskan email yang berhubungan dengan pekerjaan ke rekening pribadi mereka.
Untuk bagiannya, IDA mencatat bahwa terminal internet khusus akan tersedia jika internet diperlukan untuk bekerja. "Ada alternatif untuk akses internet dan pekerjaan yang perlu dilakukan petugas, tidak berubah," katanya.
Seperti dilansir kantor berita AFP, pihak berwenang mengatakan langkah tersebut tidak akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif dan sebaliknya adalah sebuah metode untuk membatasi setiap serangan cyber di masa depan, infeksi malware atau upaya hacking. Percobaan dilaporkan diluncurkan pada April tahun ini.
Pada tahun 2013, hacker Anonymous mengaku telah mematikan situs pemerintah Singapura, namun ini dibantah oleh pejabat di sana pada saat itu. Sebagai buntut dari upaya hacking ini, pengadilan Singapura memenjarakan seorang pria bernama Mohammad Azhar bin Tahir karena mengotori website Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan dianggap sebagai bagian dari serangan.
