Search
Kamis 29 Juli 2021
  • :
  • :

Dewan TIK Nasional, Antara Ada dan Tiada

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2014 yang ditandatanganinya pada 20 Januari 2014, mengenai pembentukan Dewan TIK Nasional (DeTIKNas). Peran dan fungsi DeTIKNas sejatinya memang tidak kecil, bahkan sangat besar. Sebab, pada lembaga inilah nasib TIK Indonesia ditentukan.

DeTIKNas adalah lembaga koordinasi eksekutif yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006. DeTIKNas memiliki visi untuk mempercepat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat kebijakan TIK secara nasional melalui sinkronisasi program-program TIK di seluruh Kementrian/Lembaga (K/L). Sayangnya, peran lembaga ini antara ada dan tiada.

Dari pantauan Majalah ICT, ada atau tidak ada lembaga ini seperti tidak berdampak apa-apa. Tidak ada kebijakan strategis yang terlihat dihasilkan hingga saat ini. Beberapa flagship yang pernah digembar-gemborkan tidak nampak hasilnya, kalaupun ada berjalan, itu dikarenakan instansi terkait yang menjalankan dibanding DeTIKNas itu sendiri.

Hingga saat ini, di kalangan penggiat TIK tidak banyak yang tahu peran lembaga yang anggarannya dibebankan kepada APBN pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Padahal, tugas DeTIKNas begitu besar. Ingin tahu apa saja tugas DeTIKNas, berikut ini uraian tugas lembaga tersebut: 

1.   Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pemangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.

2.   Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3.   Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat.

4.   Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *