Search
Jumat 20 September 2019
  • :
  • :

Disebut Pansel KPI Maladministrasi, Kementerian Kominfo Melawan Ombudsman

MAJALAJ ICT – Jakarta. Pemberitaan terkait penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI terkait Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, mendapat tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo membantah apa yang disampaikan Pbudsman Ri.

Disampaikan Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ombudsman RI telah menyampaikan LAHP terkait Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kantor Ombudsman RI dan dilanjutkan dengan konferensi pers. “Pada pokoknya Ombudsman RI menyampaikan tiga saran korektif kepada Kementerian Kominfo, yaitu terkait perlunya petunjuk teknis seleksi, standar baku penilaian peserta, dan standar keamanan dokumen. Saran korektif tersebut sesuai dengan penjelasan Ombudsman RI dimaksudkan sebagai perbaikan untuk seleksi calon anggota KPI periode berikutnya jika masih dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Saran tersebut tidak berpengaruh terhadap seleksi yang telah selesai dilaksanakan dan Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019,” katanya.

Ditambahkannya, terkait dengan proses Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 di mana Pansel telah membuat aturan melalui kesepakatan berupa pedoman, Kementerian Kominfo berpandangan bahwa aturan yang dibuat Pansel justru merupakan guideline dan prosedur yang sifatnya sama dengan petunjuk teknis. Hal ini dilakukan mengingat Pansel sifatnya adalah mandat penugasan.

“Terkait saran korektif dari Ombudsman RI, pada prinsipnya Kementerian Kominfo terbuka terhadap saran dari siapapun untuk penyempurnaan proses seleksi periode berikutnya di kemudian hari. Kementerian Kominfo memandang Pansel yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 798 Tahun 2018 dan Nomor 115 Tahun 2019 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana diapresiasi oleh Menteri Kominfo dan Ketua Komisi I DPR RI dalam acara pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 5 Agustus 2019. Proses seleksi yang telah melalui tahapan yang transparan dan akuntabel tersebut juga telah disetujui dan dikukuhkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juli 2019 dan Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019,” kata Ferdinandus lagi.

“Dengan ditetapkannya Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, Kementerian Kominfo memandang perlu peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar industri penyiaran nasional ke depan, termasuk perannya dalam mengedukasi dan memberikan tayangan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang luhur,” tegasnya.

 

Loading...




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *