MAJALAH ICT – Jakarta. Kantor Regulator Federal Jerman mengatakan kepada Facebook bahwa mereka harus memperbaiki cara mengumpulkan data pengguna atau berpotensi menghadapi denda, kata direktur Andreas Mundt dalam sebuah wawancara dengan Rheinische Post.
Regulator khawatir Facebook menyalahgunakan posisi dominannya, yang mencakup penggunaan aplikasi pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang pengguna tanpa persetujuan mereka.
Ini telah memberikan waktu kepada Facebook untuk menanggapi tuduhan ini dan menemukan cara untuk memperbaiki masalah ini, atau kantor akan melarangnya mengumpulkan data dengan cara ini, dan juga dapat memberikan sanksi kepada raksasa teknologi tersebut. Itu akan membuat keputusan awal tahun ini.
“Kami akan mengumumkan keputusan di Facebook pada awal 2019. Kami pikir Facebook mendominasi pasar yang relevan. Kami menyelidiki apakah … melalui cara data dikumpulkan dan digunakan, Facebook menyalahgunakan kekuatan pasarnya sehingga merugikan pelanggan, ”katanya.
Dia menambahkan Cartel Office mengejar Facebook karena, meskipun ini adalah layanan gratis, itu bukan organisasi “amal” karena pengguna membayar melalui data mereka, seringkali tanpa menyadarinya.
Facebook telah berargumen di masa lalu markas besarnya di Eropa berada di Irlandia, tetapi Kantor Kartel percaya bahwa karena perusahaan media sosial memiliki unit Jerman, undang-undang antimonopoli negara dapat berlaku untuk itu.
Kembali pada bulan September, Jerman menjabarkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengekang meningkatnya dominasi raksasa internet dengan meningkatkan kekuatan regulator kompetitornya.
Sementara itu berita yang muncul awal pekan ini Austria akan terus maju dengan pajak pada perusahaan teknologi besar, termasuk Facebook, Google dan Amazon, dalam langkah yang mengikuti jejak Perancis.
“Wajar kalau raksasa internet di Eropa membayar pajak dengan jumlah yang tepat. Selain langkah di seluruh UE, kami juga akan bertindak di tingkat nasional. Kami akan memperkenalkan pajak digital di Austria, ”kata Kanselir Austria Sebastian Kurz.
